Kanwil DJPb dan Bea Cukai Pangkalpinang Tingkatkan Koordinasi dan Pertukaran Data

BANGKAPOS.COM, BANGKA — Dalam upaya memperkuat sinergi antar unit Kementerian Keuangan dan mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara optimal di daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Kantor Bea dan Cukai Pangkalpinang melaksanakan pertemuan koordinasi dan pertukaran data strategis. 

Pertemuan berlangsung di Kantor Bea Cukai Pangkalpinang dan dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syukriah HG, yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan serta Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang, Junanto Kurniawan, beserta jajaran pejabat administrator dari kedua instansi, Senin (28/7/2025).

Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak menyepakati pentingnya penguatan sinergi dan integrasi data dalam mendukung tugas pengawalan APBN, terutama yang berbasis potensi daerah.

Salah satu fokus utama adalah pemanfaatan data ekspor yang dimiliki oleh Bea Cukai sebagai bahan analisis fiskal regional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara, khususnya melalui komoditas unggulan Bangka Belitung seperti timah.

“Pemegang data ekspor adalah Bea Cukai. Dengan data tersebut, kita bisa melihat lebih detail potensi ekspor di Bangka Belitung. Ini penting agar pemerintah daerah juga bisa memperoleh manfaat fiskal, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), dari aktivitas ekonomi yang bersumber dari wilayahnya sendiri,” ujar Syukriah, dalam keterangan rilis, Selasa (29/7/2025).

Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang Junanto menegaskan bahwa timah merupakan komoditas ekspor terbesar dari Bangka Belitung dan membuka peluang bagi sinergi lebih lanjut dalam mendukung pengembangan pelabuhan dan infrastruktur ekspor lainnya di wilayah tersebut.

“Komoditas yang dieskpor paling banyak di Provinsi Bangka Belitung adalah Komoditas Timah,” ucapnya.

Koordinasi ini juga menjadi bagian dari implementasi nilai Asta Cita, khususnya dalam aspek pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 

Kemenkeu Satu Provinsi Bangka Belitung menyadari pentingnya mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan, yang diharapkan mampu mengoptimalkan komoditas lokal dan berperan sebagai pemasok dalam program strategis nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis.

Melalui edukasi dan pendampingan koperasi desa, sinergi ini tidak hanya terbatas pada aspek fiskal, tetapi juga menyasar dampak sosial ekonomi yang lebih luas melalui efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Kemenkeu Satu Provinsi Bangka Belitung dalam mendukung pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada pembangunan daerah. Koordinasi dan pertukaran data akan terus ditingkatkan agar pengambilan kebijakan di daerah berbasis pada data yang akurat, relevan, dan terkini.

(Rilis/Sela Agustika)