Tidak Netral Jelang Pilwako Ulang 2025, Pejabat ASN Pemkot Pangkalpinang Dicopot Jabatannya

BANGKAPOS.COM--Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menjatuhkan sanksi tegas kepada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Akhmad Subekti yang diduga melanggar prinsip netralitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) ulang tahun 2025.

ASN tersebut dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) setelah videonya yang menimbulkan dugaan dukungan terselubung kepada salah satu pasangan calon wali kota tersebar luas di media sosial.

Meski demikian, ASN bersangkutan masih menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.

Dikonfirmasi oleh BKPSDMD

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Pangkalpinang, Fahrizal, membenarkan tindakan disiplin tersebut. Ia menyatakan bahwa ASN yang bersangkutan telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

"Yang bersangkutan mengakui bahwa dalam video yang viral itu memang dirinya. Namun ia menyatakan video tersebut telah dipotong-potong dari beberapa bagian dan bukan merupakan rekaman sambutan secara utuh," jelas Fahrizal, Rabu (6/8/2025), dikutip dari Bangkapos.com.

Menurut keterangan ASN itu, sambutannya disampaikan secara spontan dan tidak bertujuan politis.

Namun, Pemkot Pangkalpinang tetap menilai bahwa pernyataan yang dilontarkan dalam forum resmi pemerintahan, terlebih di tengah tahapan Pilkada, melanggar asas netralitas ASN.

Sanksi Administratif Diberikan

• Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai aturan yang berlaku, Pemkot Pangkalpinang menjatuhkan tiga sanksi administratif, yaitu:
• Pemberhentian dari jabatan Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.
• Teguran tertulis berupa pernyataan ketidakpuasan atas tindakannya. Kewajiban membuat surat pernyataan dan pakta integritas di atas materai sebagai komitmen menjaga netralitas ke depan.

Fahrizal menegaskan bahwa pelanggaran terhadap asas netralitas ASN tidak bisa ditoleransi, terutama dalam konteks politik seperti Pilkada.

Ia juga mengingatkan bahwa sanksi lebih berat akan diberlakukan jika terjadi pelanggaran ulang.

"Netralitas bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga soal menjaga integritas pelayanan publik. ASN harus menahan diri dari segala bentuk dukungan hingga Pilkada selesai," tegasnya.

Viral di Media Sosial

Sebelumnya, video berdurasi kurang dari satu menit tersebut sempat ramai diperbincangkan publik.

Dalam video yang diambil pada Minggu (3/8/2025) sekitar pukul 04.30 WIB di sebuah masjid, ASN itu diduga menyampaikan pernyataan yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon dalam sambutannya di acara resmi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Komitmen Jaga Netralitas

Pemkot Pangkalpinang memastikan komitmennya untuk menjaga netralitas birokrasi dan mendorong seluruh ASN agar menjunjung profesionalisme dalam menghadapi Pilwako ulang yang saat ini tengah berlangsung.

Pj Wali Kota Unu Ibnudin dengan tegas menekankan pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada ulang 2025. 

Ia menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi aparatur sipil negara yang terbukti melanggar prinsip netralitas, terutama menjelang pesta demokrasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang sedang berlangsung.

"Undang-undang sudah jelas mengatur bahwa ASN harus netral dalam setiap kontestasi politik, termasuk pilkada. Tidak boleh ada ASN yang main-main dengan posisi dan jabatannya. Sanksi tegas akan diberikan bagi siapa pun yang terbukti melanggar," tegas Unu dalam amanatnya.

Peringatan keras tersebut bukan tanpa alasan. Pj Wali Kota mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh seorang ASN di lingkungan Pemkot Pangkalpinang. 

Kasus tersebut, kata dia, saat ini tengah dalam proses penyelidikan internal.

"Satu ASN sedang kami proses. Sanksi awal sudah diberikan sambil menunggu hasil lanjutan dari pihak berwenang. Saya sudah minta Inspektorat dan BKD untuk segera menindaklanjuti hal ini. Tidak ada kompromi," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh politik, tokoh budaya, pengusaha, hingga generasi muda, untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan integritas selama proses Pilkada ulang berlangsung.

"Kalau kita cinta kota ini, cinta keluarga dan masa depan anak cucu kita, mari kita jaga demokrasi ini dengan sehat. Jangan rusak dengan hal-hal yang menyesatkan," ujarnya.

Pj Wali Kota juga menyinggung soal larangan penggunaan rumah ibadah untuk kepentingan kampanye politik. Ia menegaskan, segala bentuk pelanggaran terhadap aturan ini akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Saya tegaskan kembali, rumah ibadah tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye. Sudah ada laporan masuk terkait hal ini, dan saya minta semua perangkat segera melakukan tindakan jika ditemukan bukti pelanggaran," tegas Unu.

Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan tali asih kepada pensiunan KORPRI, pembagian sertifikat Koperasi Merah Putih, dan penyerahan Bendera Merah Putih secara simbolis. 

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah/Zulkodri)