Profil Ahmad Luthfi Gubernur Jateng Tegur Sikap Bupati Sudewo, Eks Wakapolda Bukan Lulusan Akpol

BANGKAPOS.COM -- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyoroti sikap Bupati Pati Sudewo yang hari ini akan didemo oleh warga.

Polemik kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) sebesar 250 persen di Kabupaten Pati akhirnya berbuntut panjang.

Setelah pernyataannya yang dinilai menantang warga menuai kecaman, Bupati Pati Sudewo kini mendapat teguran keras dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Gubernur menilai sikap Sudewo tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik yang seharusnya mengedepankan komunikasi yang santun dengan masyarakat.

"Karena membangun wilayah kita itu faktor yang utama adalah kondusivitas dan kita doakan agar lebih kondusif lagi," ujar Luthfi dalam keterangannya.

"Agar menjadi pelajaran bagi Bupati agar tidak bersifat arogan, lebih soft (lembut), kita harus lebih sopan, santun dalam rangka mendengar aspirasi dari manapun juga," tegasnya.

Teguran tersebut muncul setelah Sudewo membatalkan kebijakan kontroversialnya pada Jumat (8/8/2025), tak lama setelah pernyataannya yang sempat memancing kemarahan warga viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Sudewo tampak menantang publik:

"Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," katanya pada Rabu (6/8/2025) lalu.

Pernyataan itu membuat namanya menjadi sasaran kritik tajam, baik dari publik maupun warganet, yang menyebut gaya komunikasinya arogan dan tidak bijak.

Meski pembatalan telah diumumkan, gelombang protes belum surut.

Aksi unjuk rasa besar-besaran dari warga Pati tetap direncanakan berlangsung Rabu (13/8/2025) hari ini sebagai bentuk kekecewaan atas cara Sudewo menyikapi aspirasi masyarakat.

Profil Ahmad Luthfi

Ahmad Luthfi adalah eks Wakapolda Jateng yang terpilih sebagai Gubernur Jateng periode 2025-202

Komisaris Jenderal Polisi atau Komjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.St.Mk., S.H. adalah seorang purnawirawan Polri.

Ahmad Luthfi lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 22 November 1966.

Dia merupakan anak dari pasangan H. Makali dan Hj. Musarofah.

Polisi yang akrab disapa jendral Luthfi ini memiliki adik yang bernama Kolonel Inf Zainul Bahar dan AKBP M. Sinwan.

Ahmad Luthfi mempunyai istri yang bernama Nurina Mulkiwati.

Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 2 orang anak.

Nurina Mulkiwati telah meninggal dunia karena penyakit kanker darah pada November 2019 silam.

Saat Nurina Meninggal, Ahmad Luthfi masih menjabat sebagai Wakapolda Jateng.

Sepeninggal istrinya, jenderal asal Surabaya tersebut sampai saat ini diketahui masih belum menikah lagi.

Karier Ahmad Luthfi

Dulunya Ahmad Luthfi adalah seorang Inspektur Jenderal (Irjen) yang akhirnya resmi naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) Polri.

Ahmad Luthfi bergabung bersama Korps Bhayangkara melalui Sekolah Perwira (Sepa) Militer Sukarela (Milsuk) Polri pada tahun 1989 dengan pengalamannya di bidang intelijen keamanan.

Irjen Ahmad Luthfi atau Komjen Ahmad Luthfi didukung Partai Gerindra untuk maju pada Pilkada Jateng 2024. 

Mantan Kapolda Jateng itu kemudian dimutasi ke Kemendag.

Dia diangkat menjadi Irjen Kemendag pada Agustus 2024.

Sejalan dengan pengangkatannya sebagai Irjen Kemendag, dulunya Ahmad Luthfi adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah (Jateng).

Ahmad Luthfi sudah mengemban jabatan sebagai Kapolda Jateng sejak 1 Mei 2020.

Adapun Ahmad Luthfi sebelumnya menduduki posisi sebagai Wakapolda Jateng.

Jenderal bintang 2 ini merupakan salah satu perwira tinggi (Pati) Polri yang bukan lulusan akademi kepolisian (Akpol).

Ahmad Luthfi bukanlah lulusan Akpol.

Ahmad Luthfi merupakan lulusan Sekolah Perwira Militer Sukarela (Sepa Milsuk) tahun 1989.

Lalu, ia melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa).

Selain itu, Ahmad Luthfi pun juga merupakan lulusan Sespim Polri tahun 2005 dan Lemhanas PPRA tahun 2017.

Selama kariernya, Irjen Ahmad Luthfi banyak bertugas di wilayah Jawa Tengah.

Pria kelahiran Surabaya ini memulai kariernya cemerlangnya dengan menjadi Kapolres Batang.

Karier Ahmad Luthfi sudah malang melintang di dalam kepolisian tanah air.

Meski bukan lulusan Akpol, Ahmad Luthfi membuktikan bahwa dirinya juga bisa menjadi seorang jenderal.

Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diemban Luthfi.

Ahmad Luthfi tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Batang.

Kariernya makin moncer setelah didapuk menjadi Wadir Intelkam Polda Jateng pada tahun 2010.

Pada tahun 2011, jenderal asal Surabaya ini dimutasi menjadi Wakapolresta Surakarta.

Saat itu, Ahmad Luthfi mendampingi Kapolresta saat itu yakni Komjen Pol. (Purn.) Drs. Nana Sudjana, M.M.

Pada tahun 2015, dia berhasil ditunjuk untuk menduduki posisi sebagai Kapolresta Surakarta.

Setelah itu, dia kembali dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Sosbud Baintelkam Polri pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, Luthfi kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah.

Kala itu, pangkatnya masih Brigadir Jenderal atau Brigjen.

Barulah tahun 2020, Ahmad Luthfi berhasil naik pangkat menjadi Irjen dan mengisi kursi jabatan sebagai Kapolda Jateng.

Perlu diketahui, Ahmad Luthfi diketahui sudah lebih dahulu mundur dari Kepolisian.

Sebagai Irjen Kementerian Perdagangan (Kemendag), Komjen Pol Ahmad Luthfi memutuskan maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. 

Ahmad Luthfi maju berpasangan dengan Taj Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.

Wakil Gubernur bereaksi soal demo

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta seluruh kepala daerah di Jateng mendengar aspirasi masyarakat.

Mereka juga diminta menyosialisasikan kepada warga setiap kebijakan yang dibuat sebelum pelaksanaan.

Hal ini ditegaskan Taj Yasin menyikapi ontran-ontran yang terjadi di Pati.

Diketahui, warga Pati bakal menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus 2025, besok.

Demo Pati ini dipicu kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Kendati kenaikan PBB itu dibatalkan, massa tetap berniat menggelar aksi.

"(Kalau ada kebijakan) bisa dimusyawarahkan, disosialisasikan dulu sehingga peraturan itu, perbub (peraturan bupati), pergub (peraturan gubernur), benar-benar bisa menyerap aspirasi dari masyarakat."

"Jangan sampai ada Pati kedua," kata Taj Yasin, Selasa (12/8/2025).

 Politisi PPP ini mengingatkan kepala daerah tentang proses mereka bisa duduk di pucuk kepemimpinan.

"Kita dipilih masyarakat jadi kita harus mendengarkan apapun yang menjadi pikiran masyarakat kita," kata wakil gubernur Jateng dua periode ini.

(Bangkapos.com/Tribun Jateng/Tribun  Banyumas)