Komitmen Prabowo Tertibkan Tambang Ilegal, Ingatkan Kapolri dan Panglima TNI: Berani Melawan

“Berani-berani melawan Pemerintah NKRI yang kita hadapi, saudara-saudara,” kata Prabowo.

Penulis: Fitri Wahyuni | Editor: M Zulkodri
TV Parlemen
PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO -- Presiden RI Prabowo Subianto saat pidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

Prabowo juga menyoroti masalah lama terkait eksekusi putusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun lalu, yang memerintahkan penyitaan kebun kelapa sawit tertentu.

Menurutnya, tidak ada penegak hukum kala itu yang melaksanakannya.

“Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya sudah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita menggunakan pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut,” ucapnya.

Ia menyebut kerap terjadi perlawanan terhadap pemerintah ketika upaya penertiban dilakukan. 

“Berani-berani melawan Pemerintah NKRI yang kita hadapi, saudara-saudara,” kata Prabowo.

Kepada kader partainya, Gerindra, Prabowo juga mengingatkan agar tidak terlibat dalam kasus serupa.

Jika ada yang terlibat, ia meminta segera menjadi justice collaborator.

“Kalau kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegas Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo menambahkan jika tambang dikelola langsung oleh rakyat kecil, pemerintah bisa mengatur dan melegalkannya melalui koperasi.

“Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi. Kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” tutupnya.

DPR Siap Dukung Penindakan Tambang Ilegal

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan siap mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan ribuan tambang ilegal di Indonesia.

Dukungan ini disampaikan menyusul permintaan langsung Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2025.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, penegakan hukum terhadap tambang ilegal selaras dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

DPR RI pun optimistis rencana itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved