Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, DPR Ragukan Fakta di Lapangan

Meski demikian, dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang bergabung dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia masih berada di urutan pertama dengan angka pengangguran tertinggi.

ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang terdiri dari sebelas negara di Asia Tenggara.

Ke-11 negara itu adalah Indonesia, Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, Timor Leste, Laos, Thailand, dan Kamboja.

Meski Timor Leste baru akan menjadi anggota penuh pada akhir 2025, namun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada November 2022, menyetujui keanggotaan Timor Leste sebagai anggota ke-11.

Berikut daftar angka pengangguran di negara-negara ASEAN, dikutip dari Trading Economics:

• Indonesia: 4,76 persen per Maret 2025
• Brunei Darussalam: 4,7 persen per Desember 2024
• Filipina: 3,7 persen per Juni 2025
• Malaysia: 3 persen per Juni 2025
• Myanmar: 3 persen per Desember 2024
• Vietnam: 2,24 persen per Juni 2025
• Singapura: 2,1 persen per Juni 2025
• Timor Leste: 1,6 persen per Desember 2024
• Laos: 1,2 persen per Desember 2024
• Thailand: 0,89 persen per Maret 2025
• Kamboja: 0,27 persen per Desember 2024

Kritik DPR: Job Fair Masih Sesak Pelamar

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, meragukan klaim penurunan pengangguran.

Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan job fair selalu dipenuhi pencari kerja.

“Job fair kita sesak, dipenuhi pelamar kerja. Itu harus jadi refleksi untuk mengonfirmasi data BPS dengan kondisi riil di lapangan,” kata Zainul, Sabtu (16/8/2025).

Ia pun membeberkan sejumlah cara yang dianggapnya bisa menekan angka pengangguran di tanah air.

Pertama, memperbaiki iklim investasi di Indonesia, ekonomi biaya tinggi harus ditekan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) juga harus ditekan di angka 4 persen.

"Hilirisasi harus dimaksimal untuk investasi-investasi yang sifatnya padat modal, agar tumbuh industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja massal," jelas mantan wartawan Republika ini..

Zainul juga menyarankan penguatan Pendidikan Vokasi, proporsinya harus di atas 30 persen dari pendidikan kesarjanaan. 

Kemudian, Balai Latihan Kerja (BLK) harus di-support dana yang cukup untuk melatih lebih banyak lagi tenaga kerja terampil.

"Anggaran untuk sertifikasi kompetensi melalui BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) harus diperbanyak, jangan hanya 150 ribu/tahun, sangat kecil untuk bisa melahirkan tenaga kerja yang certified."

"Hari ini pasar kerja lebih menyukai tenaga kerja bersertifikasi kompetensi bukan hanya yang pegang ijazah saja," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Reza Deni)