Sri Mulyani Bantah Sebut Guru Beban Negara: Itu Hoaks

BANGKAPOS.COM - Belakangan ini media sosial khususnya Tiktok banyak sekali menampilkan potongan video yang memperlihatkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut guru beban negara

Sri Mulyani langsung membantah dan menyatakan, dirinya tidak pernah mengatakan guru adalah beban negara. 

Ia menegaskan, potongan video yang beredar luas di masyarakat yang menarasikan seolah Menkeu mengatakan hal tersebut, adalah berita palsu atau hoaks. 

"Potongan video yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru adalah beban negara itu hoax," kata Sri Mulyani lewat akun Instagram resminya, Selasa (19/8/2025). 

"Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara," tegasnya.

Baca juga: Nasib Gaji PNS Tahun 2026, Sri Mulyani Sebut Fiskal Mayoritas Diisi Program Prioritas Nasional

Sri Mulyani menuturkan, video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidatonya dalam "Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia" di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, pada 7 Agustus lalu.

"Marilah kita bijak dalam bermedia sosial," ucap Sri Mulyani.

Isi Pidato Lengkap Sri Mulyani di ITB 

Mengutip kanal YouTube KompasTV, dalam forum tersebut Sri Mulyani sebenarnya tidak hanya berbicara tentang gaji guru. 

Secara garis besar, Sri Mulyani berpidato tentang peran APBN dalam bidang sains, teknologi, riset, dan pendidikan. 

Dalam pidato berdurasi kurang lebih 20 menit, ia memulai dengan menyampaikan 20 persen dari anggaran APBN dialokasikan untuk pendidikan.

"Tahun ini jumlahnya Rp750 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat ekosistem pendidikan," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. 

Kemudian, ia menyinggung tentang demonstrasi guru dan dosen terkait tunjangan kinerja yang terjadi beberapa bulan lalu. 

Namun menurut Sri Mulyani, intelektualitas, prestasi, dan kepandaian bukanlah masalah “azas sama rata, sama rasa”. Dosen juga harus diukur kinerjanya.

Baca juga: Mengintip Harta Kekayaan Sri Mulyani yang Naik Tiap Tahun

"Inilah salah satu ujian bagi Indonesia: apakah kita ingin memberi penghargaan berdasarkan prestasi (rewarding achievement), atau hanya mendistribusikan anggaran demi kesetaraan? Menurut saya, ini desain insentif yang harus didiskusikan oleh perguruan tinggi, agar anggaran pendidikan benar-benar menghasilkan manfaat," tuturnya.