Sosok Salsa Hutagalung, Tantang Ahmad Sahroni Debat Soal Gaji DPR, Lulusan Terbaik HI UGM

BANGKAPOS.COM -- Salsa Erwina Hutagalung menantang Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni debat terbuka soal gaji DPR.

Pembahasa soal gaji DPR tengah menjadi sorotan lantaran dinilai sangat fantastis, bisa mencapai ratusan juga perbulan.

Terlebih adanya tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per orang per bulan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu.

Seruan pembubaran DPR pun menyeruak pada Senin (25/7/2025). Unjuk rasa di sekitar Senayan, Jakarta,ini berakhir ricuh.

Menanggapi desakan pembubaran DPR, Ahmad Sahroni mengatakan golongan masyarakat tersebut memiliki mental sebagai "orang tertolol sedunia".

Pernyataan Ahmad Sahroni ini membuat publik marah, Salsa Erwina Hutagalung, seorang influencer mengajak Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut untuk debat terbuka.

Salsa menantang Ahmad Sahroni yang menyebut pendemo pembubaran DPR sebagai orang tolol lewat akun Instagram pribadinya @salsaer.

“Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @ahmadsahroni88. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat,” tulis Salsa dalam unggahan Instagram, dikutip dari Tribunnews, Rabu (27/8/2025).

"Kita pilih juri debat profesional kalo bisa yg internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani? Bertanggung jawab sama kata2 kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu “tolol”."

"Namanya gak tau diri, duitnya diembat, dikatain, manusia maruk bin gak tau diri," tulis Salsa Erwina, dikutip Kamis (27/8/2025).

Sosok Salsa Hutagalung

Salsa Erwina Hutagalung atau Salsa Hutagalung bukan sosok sembarangan.

Ia adalah seorang influencer yang kini tinggal di Aarhus, Denmark.

Ia dikenal lewat kanal podcast Jadi Dewasa 101 (JDW 101) yang membahas tips tumbuh dewasa, mulai dari pengenalan diri, ekspektasi hidup, hingga manajemen keuangan.

Selain aktif sebagai konten kreator, Salsa juga punya segudang prestasi akademik.

Dia pernah menjuarai lomba debat internasional di Nanyang Technological University pada 2014.

Salsa juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebelum melanjutkan studi ke luar negeri.

Dirangkum dari akun Linkedin pribadinya, Salsa Erwina lulusan dari Universitas Gadjah Mada pada (2010-2014).

Ia mengambil jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama berkuliah, Salsa Erwina dikenal sebagai mahasiswi berprestasi.

Dirinya menjadi lulusan terbaik Hubungan Internasional Angkatan November dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,81 dari 4,00.

Salsa panggilan akrabnya juga meraih predikat Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas Gadjah Mada tahun 2014

Perempuan yang punya hobi traveling ini meraih predikat 10 besar mahasiswa berprestasi tingkat Indonesia tahun 2014 dari Kementerian Pendidikan.

Dalam urusan debat, Salsa Erwina juga telah menorehkan prestasi hingga tingkat internasional.

Yakni juara dan pembicara Terbaik ke-3 (kategori Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing) Kejuaraan Debat Asia Bersatu, Universitas Teknologi Nanyang, Singapura pada 2014.

Kemudian dirinya juga masuk perempat final lomba debat dunia Asia Pasifik di Berlin, Jerman, pada 2012.

Perjalan Karier

Salsa Erwina mengawali karier profesionalnya pada April 2015 hingga April 2016. 

Ia pertama kali bekerja sebagai  Koordinator Keberlanjutan di perusahaan Danone, salah satu perusahaan makanan dan minuman yang berkantor pusat di Paris.

Dirinya kemudian bekerja di perusahaan iPrice Group, web pembanding harga belanja daring yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ia meniti kariernya pertama sebagai kepala pemasaran konten, lanjut ke manajer pemasaran dan kemitraan strategis.

Jabatannya terakhir sebagai kepala pengembangan bisnis.

Ia bekerja iPrice Group dari Desember 2016 hingga Agustus 2020.

Selanjutnya, Salsa Erwina melanjutkan kariernya di RevoU, perusahaan edutech yang dikenal sebagai akademi pembelajaran online atau platform skilling profesional di Indonesia.

Perempuan kelahiran Jakarta ini berkarier dari Februari 2020 hingga Desember 2021. 

Jabatan terakhirnya sebagai wakil presiden pengembangan bisnis.

Kini, Salsa Erwina berkerja di Vestas, perusahaan energi terbarukan dari Denmark yang merancang, memproduksi, memasang, dan melayani turbin angin darat dan lepas pantai.

Ia mulai bekerja dari Maret 2022 hingga sekarang.

Jabatannya sebagai tim strategi dan manajemen portofolio Vestas.

Ahmad Sahroni Tolak Ajakan Debat Salsa Hutagalung

Ahmad Sahroni melalui akun instagramnya @ahmadsahroni88 mengaku tidak akan meladeni orang yang mengajaknya debat.

Ia mengaku ingin bertapa terlebih dahulu.

"Ane gak akan ladenin org yg ajak debat ane, ane mau bertapa dl biar pinter krn ane masih bloon. ane ini masih bego," tulis dia di unggahan Instgramnya.

Ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi.

"Jauh yah ibu ini ... lg Lomba debat di denmark yah ?? selamat ya bu ssmoga debat nya menang dan terus menang... Ibu juara dan juaraa," tulisnya.

Sementara itu, Ahmad Sahroni menegaskan pernyataannya soal “orang tolol sedunia” bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan pada pola pikir pihak-pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja hanya karena isu gaji dan tunjangan.

“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” kata Sahroni, dikutip Kompas.com, Selasa (26/8/2025).

“Bahasa tolol itu bukan pada obyek masyarakat, tapi pada logika berpikir yang menganggap DPR bisa bubar hanya karena gaji dan tunjangan,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa pembubaran DPR justru bisa melemahkan sistem demokrasi Indonesia.

Menurut Sahroni, DPR tetap dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

“Emang setelah bubar DPR, siapa yang mau jalankan pengawasan? Kalau presiden pegang kekuasaan penuh tanpa DPR, justru bahaya,” kata dia.

DPR saat ini memang tengah menghadapi krisis legitimasi. Data survei menunjukkan tren yang konsisten, di mana lembaga legislatif ini selalu berada di posisi buncit dalam hal kepercayaan publik.

Survei Indikator Politik Indonesia (Januari 2025) menempatkan DPR hanya di peringkat ke-10 dari 11 lembaga negara yang diukur.

Sementara survei Indonesian Political Opinion (IPO, Mei 2025) mencatat DPR hanya dipercaya oleh 45,8 persen publik, jauh tertinggal dari presiden yang mendapat kepercayaan 97,5 persen dan TNI sebesar 92,8 persen.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik dingin, melainkan alarm keras bahwa DPR semakin teralienasi dari rakyat yang diwakilinya.

Ketika DPR tidak mampu membangun kepercayaan, legitimasi politik yang menjadi dasar keberadaannya terancam.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, bahkan menegaskan bahwa rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR adalah konsekuensi dari “utang kinerja” yang terus menumpuk, yaitu produk legislasi yang minim, pengawasan mandul, dan penganggaran yang lebih sering menjadi stempel kebijakan pemerintah ketimbang arena perdebatan substantif.

Dalam kondisi seperti ini, wacana pembubaran DPR terdengar rasional, bahkan menggoda, terutama bagi masyarakat yang lelah melihat kinerja legislator.

Namun, jika ditilik lebih jauh, gagasan ini lebih banyak dipenuhi romantisme politik ketimbang rasionalitas hukum dan konstitusi.

Secara historis, Indonesia pernah punya preseden. Pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante.

Dekrit itu mengakhiri percobaan demokrasi parlementer pasca-Kemerdekaan, dan mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi.

Namun, langkah ini sekaligus membuka jalan menuju rezim Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan terpusat di tangan presiden, partai-partai dipreteli, dan parlemen hanya menjadi ornamen kekuasaan.

Sejarah membuktikan bahwa membubarkan lembaga legislatif lewat dekrit bukan jalan keluar bagi demokrasi. Sebaliknya, ia menjadi pintu masuk menuju otoritarianisme.

Reformasi 1998 hadir justru untuk menutup celah semacam itu, dengan mengamandemen UUD 1945 agar kekuasaan presiden dibatasi dan lembaga legislatif diperkuat sebagai penyeimbang.

Karena itu, membubarkan DPR lewat dekrit presiden saat ini jelas tidak konstitusional.

Ia akan melawan arus reformasi dan mengembalikan Indonesia ke jalan berbahaya: pemerintahan tanpa kontrol, demokrasi tanpa parlemen.

(Bangkapos.com/Kompas.com/Tribunnews.com/Tribun-Medan.com)