Dukung Hilirisasi Timah, Senator Dinda Rembulan Minta Kompensasi untuk Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Senator asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinda Rembulan, meminta pemerintah pusat memberikan kompensasi khusus bagi Bangka Belitung sebagai daerah penghasil timah yang selama ini memasok bahan baku industri hilir di dalam negeri maupun ekspor.

Permintaan tersebut disampaikan Dinda dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, beserta jajaran pejabat kementerian terkait.

Dinda menyoroti kekecewaan masyarakat Bangka Belitung atas keputusan pembangunan pabrik hilirisasi timah yang ditempatkan di Batam, Kepulauan Riau, bukan di wilayah penghasil timah seperti Bangka Belitung.

“Masyarakat kami sebenarnya sempat kecewa dengan hilirisasi timah karena pabriknya dibuat di Batam, Kepri. Tapi tidak masalah  karena sudah diputuskan  dan pemerintah juga  tentu  memiliki pertimbangan strategis. Kamipun siap mendukung hilirisasi,” kata Dinda.

Menurutnya, sebagai daerah penghasil timah, Bangka Belitung telah lama menanggung dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, terutama dari penambangan ilegal yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan.

Kerusakan itu kata Dinda dapat dilihat dengan mudah  dari atas pesawat lahan-lahan Babel yang bolong-bolong bekas penambangan.

“Karena itu sebagai penghasil dan pensuplay  timah, Bangka Belitung harus ada keuntungan juga,  Pak. Bayangkan sampai sekarang kami belum memiliki pelabuhan yang  memenuhi standar kelayakan.  Nah, apa ada strategi khusus dari kementerian Bapak untuk Bangka Belitung agar kami dapat diikutsertakan dalam proses pertumbuhan ekonomi 8 persen yang bapak sebutkan tadi,” tanya Dinda.

Merespon pertanyaan Dinda, Wamen Todotua  mengatakan smelter dan pabrik solder yang ada di Batam  itu bahan bakunya diambil dari  kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.  Perusahaan tersebut memiliki IUP (izin usaha pertambangan) di kawasan tambang timah di Pulau Lingga.  Adapun khusus untuk Babel, Todutua menjelaskan pihaknya telah mendorong PN Timah untuk membangun kawasan industri di Bangka.  

“Mereka (PN Timah)  punya pabrik solder dan  tin chemical sendiri  yang ada di Banten. Dan kami minta  PN Timah memindahkan pabrik solder dan tin chemical  mereka dipindah ke kawasan industri tersebut,” kata Todutua. 

Todutua mengatakan, market solder dan tin chemical di Indonesia adalah industry elektronik dan semi  conductor yang  jumlahnya di Indonesia ada sekitar 286 pabrik. Selama ini pabrik tersebut memenuhi kebutuhan solder dan tin chemicalnya dengan mengimpor dari luar.

“Jadi solusi terhadap timah ini memang  negara harus mampu menghadirkan seluruh line up daripada hilirisasi, Bu. Setidaknya  sampai ke pabrik solder karena solder sampai saat ini kita masih impor dan juga tin chemical  untuk penguatan plastic,” ujar Todotua.  

Todutua menngungkapkan,  dari mitigasi yang mereka lakukan, masih ada kendala fiskal  yang membuat proses hilirisasi timah ini berbiaya tinggi . Kementerian Hilirisasi dan Investasi telah mengadakan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan untuk mengurangi pajak agar produk atau industri hilir timah ini dapat bersaing dengan produk dari luar. 

“Bila industrinya sudah ada di Bangka, otomatis efek domino ekonominya pun akan dirasakan oleh warga Bangka,” tutup Todutua mengakhiri penjelasannya. (*/E4)