Baca tanpa iklan
Ditegaskan Mulan tak tahu menahu soal investasi ilegal yang dikelola PT Kam and Kam itu.
Dia tak ikut berinvestasi sama sekali.
"Saya sudah diskusi dengan Mbak Mulan," ucapnya.
Terkait rencana pemanggilan Mulan, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyebut polisi tidak perlu meminta izin tertulis ke Presiden Joko Widodo.
"Kalau hanya sebagai saksi atau pihak yang diminta keterangannya tidak perlu izin presiden," ujar Dini.
Menurutnya, dalam pasal 245 Ayat 1 Undang‑undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), tidak menyebut harus izin presiden ketika memanggil anggota DPR sebagai saksi.
Namun, jika ke depan terjadi peningkatan status menjadi tersangka, polisi perlu meminta izin presiden dalam memanggil Mulan.
Adapun bunyi pasal 245 ayat 1 UU MD3, yaitu "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."