Baca tanpa iklan
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung (Babel), Shulby Yozar Ariadhy menyoroti kerja dari Tim Pencegahan Penertiban Pengendalian Pemulihan Tambang Ilegal (TP4TI) yang diklain terus berjalan secara diam-diam.
Kendati begitu, Yozar mengingatkan bahwa kinerja dari TP4TI perlu dilakukan pengawasan.
"Ombudsman mendukung upaya PJ Gubernur untuk memberantas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak hanya melalui pendekatan hukum saja, tetapi juga pendekatan pembinaan atau pencegahan serta pendekatan edukasi penerapan kaidah penambangan yang baik, secara konkritnya mungkin melalui TP4TI.
Hanya saja, upaya tersebut perlu juga direalisasikan dengan mekanisme kerja yang baik dan pengawasan terhadap kinerja TP4TI pun harus jelas," ujar Yozar, Selasa (13/12/2022).
Terkait beredarnya informasi TP4TI bekerja secara diam-diam, menurutnya jika hal tersebut dikaitkan dengan strategi kerja maka tidak menjadi persoalan, sebab tujuan utamanya yaitu bagaimana merangkul dan mengedukasi pelaku PETI dengan kesadaran yang baik mau melakukan good practice mining.
"Namun, pada sisi lain tim yang dibentuk pemerintah ini juga harus akuntabel dalam menunjukkan hasil kinerjanya. Sehingga menurut kami penting untuk disampaikan secara terbuka capaian kinerja TP4TI yang dibentuk PJ Gubernur," katanya.
Dia menegaskan penyampaian kinerja pun harus dengan hasil berupa data yang dapat terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.
Artinya kerja TP4TI harus tercatat sebagai data, berapa laporan atau kasus yang telah ditindaklanjuti, mekanisme tindaklanjutnya seperti apa, status kasus tersebut bagaimana, dan sebagainya.
"Sehingga, dengan data tersebut lah secara perlahan menjadi bahan evaluasi kedepan untuk menjadi lebih baik. Hasil kerja seperti inilah yang harus dipublikasikan kepada masyarakat oleh TP4TI," katanya.
Dia menambahkan penting juga Pemda bersama Pemerintah Pusat secara terus menerus mencari cara untuk menata sektor pertambangan ini dan memang tidak satu resep kebijakan yang bisa menyelesaikan semuanya.
"Menurut kami salah satu diskursus kebijakan yang baik seperti Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh pemerintah perlu diimplementasikan secara konsisten.
Untuk mewujudkan hal itu diperlukan sinergi yang kuat antar pihak terkait, termasuk diantaranya pemerintah, media, pers, akademisi, masyarakat, serta stakeholder lainnya," sarannya.(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)