BANGKAPOS.COM--Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Selasa (26/1/2024) untuk melaporkan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiga tempat yang diduga mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ifdhal Kasim, menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan peristiwa yang terjadi di tiga tempat yang diduga kuat mengarahkan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran.

“Nah karena ada dugaan pelanggaran pemilu ini, terutama netralitas ASN, kami meminta kepada Bawaslu, untuk menindaklanjuti informasi awal,” kata Ifdhal di Kantor Bawaslu RI.

Dalam laporannya, TPN Ganjar-Mahfud menyoroti tiga peristiwa.

Pertama, terkait Sekda Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi, yang dalam Rembuk Guru di museum daerah setempat menyampaikan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait program pengangkatan jutaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jika pasangan calon nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menang.

Kedua, percakapan antara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, yang mengarah pada pemenangan paslon 02 di Kabupaten Batubara.

“Dalam percakapan itu ada Bupati Batubara dan kemudian kepala Kejaksaan Negeri, kemudian ada Kapolres dan lain-lain,” jelas Ifdhal.

“Yang kalau kita dengar isi pembicaraan tersebut, isinya intinya mengarah kepada pemenangan paslon 02 di Kabupaten Batubara tersebut,” sambungnya.

Laporan ketiga mencakup bukti video Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga menjabat sebagai Sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Andy Yudhistira. Dalam video tersebut, Andy Yudhistira mengarahkan para guru dan kepala sekolah di Medan, Sumatra Utara, untuk memilih pasangan calon nomor urut 2.

Ifdhal Kasim menyatakan bahwa tiga dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh TPN Ganjar-Mahfud dianggap melanggar ketentuan terkait netralitas ASN yang diatur dalam Pasal 282, 283, dan 306 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu, TPN Ganjar-Mahfud berharap agar Bawaslu segera menindaklanjuti informasi awal yang mereka berikan dan menegakkan aturan netralitas ASN dalam konteks pemilihan umum.

Tidak Benar Jokowi Janjikan Pengangkatan Pegawi Non ASN jadi ASN jika Prabowo - Gibran Menang

Informasi soal Presiden Jokowi angkat pegawai non-ASN jadi ASN jika Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming terpilih ternyata tidak benar.

Informasi soal iming-iming kepada pegawai non-ASN dibantah pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

"Tidak betul ada janji-janji dari Presiden kepada pejabat daerah, apalagi mengkaitkan proses rekruitmen CPNS/CASN dengan pemenangan paslon tertentu pada pemilu 2024," kata Ari, Selasa (16/1/2024).

Sebelumnya video Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi mengkampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo-Gibran.

Kampanye Muhammad Hasbi tersebut viral di media sosial.

Dalam video, Hasbi membahas peluang putra sulung Jokowi yakni Gibran menang di depan guru-guru.

Awalnya, Hasbi membahas nasib guru-guru yang belum terangkat menjadi ASN PPPK.

Sekda Takalar pun menyebut formasi penerimaan ASN berpeluang dibuka lagi jika anak Jokowi menang.

Ari mengatakan perekrutan CPNS/CASN merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah yang dirancang KemenPAN-RB sejak lama.

Pembukaan formasi CPNS/CASN tersebut untuk mempercepat reformasi birokrasi, dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.

"Sehingga tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024," katanya.

Menurut Ari kebijakan pemerintah merekrut besar-besaran CPNS/CASN telah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Presiden ke publik tanggal 5 Januari 2024.

Saat itu, Presiden menyatakan bahwa Pemerintah membuka formasi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, sebanyak 2,3 juta formasi.

"Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terkait kebijakan ini," katanya.

Pembelaan Sekda Takalar

Sekda Takalar, Muh Hasbi angkat bicara soal videonya viral diduga kampanyekan cawapres Gibran

Muh Hasbi membantah terkait dirinya dituding mengkampanyekan salah satu pasangan capres-cawapres.

"Pada terjadi pada tanggal 10 Januari saya menghadiri rembuk guru tingkat kabupaten Takalar. Di mana seluruh guru PNS dan PPPK hadir di situ. Ada beberapa diundang termasuk ketua DPRD, yang mengundang dinas pendidikan," katanya kepada wartawan, Senin (15/1/2024)

Menurutnya, pada acara tersebut terjadi tanya jawab cukup panjang.

Dia mengaku video yang beredar telah dipotong-potong.

Pada kesempatan tersebut, ada momen tanya jawab bagaiamana nasib PPPK dan tenaga honor kedepannya karena mereka berharap diangkat.

"Sementara menurut data kami masih ada ratusan guru yang belum terangkat PPPK, oleh karena itu kami menyampaikan bahwa soal ini kami menganggap kemampuan daerah minim mengangkat PPPK," katanya

"Maka kami menyampaikan mohon bersabar nanti akan ada kelanjutan pengangkatan cpns sesuai dengan kutipan bapak presiden jokowi di media sosial diumumkan secara resmi bahwa akan dilanjutkan pengangkatan cpns jutaan formasi," sambungnya.

Hasbi mengaku dirinya tidak mengajak untuk memilih salah satu paslon tertentu. Termasuk menyebut nomor angka.

"Tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu baik menyebut nomor angka dan sebagainya. Itu murni menjelaskan kepasa pppk yang cemas nasibnya tidak menentu. Kejadian sebenarnya bisa ditanyakan kepada semua peserta yang hadir apakah saya mengajak," katanya

"Di sana tidak ada ajakan untuk memilih, tapi hanya mengutip apa yang disampaikan presiden Jokowi bahwa kalau beliau ketika kepemimpinannya berlanjut Insya Allah program pemerintah melanjutkan pengangkatan  cpns dua juta formasi," sambungnya

Dia menyebut, kurang lebih 400 guru SD dan SMP yang belum terangkat di Takalar. 

"Harapan kami semua guru yang belum terangkat ini bisa disupport dengan anggaran DAU tambahan kemudian jalan kedua mungkin bisa terangkatCPNS," kata dia.

"Kebutuhan pemda untuk guru, sementara memang kami membutuhkan dengan merekrut 400an itu insya allah formasi guru itu sudah sesuai dengan di Takalar," jelasnya

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi viral di media sosial.

Muhammad Hasbi jadi perbincangan setelah videonya membahas peluang anak Jokowi menang di depan guru-guru.

Awalnya Hasbi membahas nasib guru-guru yang belum terangkat jadi ASN PPPK.

Ia pun menyebut formasi penerimaan ASN berpeluang dibuka lagi ke depan jika anak Jokowi menang.

Dalam video tersebut, Sekda Takalar awalnya menyebutkan upaya mencari belanja untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Setengah mati mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian PPPK, jadi syukur sekali kita ini Takalar pro kepada PPPK yang ada.

Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS, begitu caranya," demikian pernyataan Muhammad Hasbi.

Video tersebut menampilkan pernyataan Sekda Takalar membahas peluang anak Jokowi menang.

"Pak Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang, Insyaallah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh, guru-guru ini kurang, tapi kita tidak mau menambah beban APBD, kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian PPPK," ujar Muhammad Hasbi yang disambut tepuk tangan oleh guru-guru yang menyaksikan pidatonya.

(Tribunnews.com/Tribuntimur.com)