BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Lemahnya skrining atau pengawasan kendaraan dan barang yang keluar masuk Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming mencatat telah banyak kasus hukum yang berhasil diungkap oleh kepolisian karena lemahnya pengawasan di pelabuhan, dari persoalan narkoba, rokok ilegal hingga pasir dan balok timah ilegal.

"Dari dulu saat awal saya masuk, sudah saya sampaikan ke pihak ASDP, kolaborasi dengan Pemda dan Polres mulai Covid-19 kemarin. Berharap pintu masuknya dari buffer zone, jadi keluar-masuk dapat di skrining.  Dengan peralatan dari Pemda bagaimana kerjasamanya, itu belum dijawab," kata Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming kepada wartawan, Selasa (25/6/2024).

Bong Ming Ming, mengatakan persoalan lemahnya pengawasan di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok menjadi perhatian serius Pemkab Bangka Barat.

Kedepan, dirinya bakal melaporkan persoalan ini ke pemerintah pusat di Jakarta. Agar dapat segera diperbaiki.

"Saya sudah dapat arahan dari Bupati, untuk mendatangi ASDP pusat sampaikan persoalan tersebut. Karena Pelabuhan Tanjung Kalian adalah gerbang dan pintu masuk ke Pulau Bangka. Kita ingin jaga daerah kita ini. Tidak ingin menjadi lokasi masuk barang ilegal narkoba dan sebagainya," katanya.

Selain itu, dirinya mengapresiasi jajaran Polres Bangka Barat, yang telah berhasil ungkap kasus hukum di Pelabuhan Tanjung Kalian, melalui kegiatan razia kendaraan yang masuk ke dalam kapal.

"Tentu dengan kerja keras Polres Babar, bisa mengamankan banyak hal. Kita tidak tahu, mungkin banyak juga yang lolos. Tetapi tetap kita berharap pengelola pelabuhan dapat kooperatif menyiapkan skrining, tidak bisa tidak.

Bong Ming Ming, kedepan bersama-sama dari Pemda Polres dan Forkopimda melakukan pengetatan skrining pintu masuk dan keluar Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok.

"Pintu masuk dan keluar dari buffer zone masuk dan keluar dapat skrining, sehingga minimal meminimalisir hal-hal ilegal dan kejahatan," katanya.

Bong Ming Ming mengatakan sejauh ini Pemda telah melakukan komunikasi dengan pengelola Pelabuhan Tanjung Kalian. Namun tetap saja apa yang diinginkan belum berjalan dengan baik.

"Kita kurang apa lagi dari Pemda Babar, setiap kegiatan ASDP kita dukung, support setiap kegiatan, apalagi kurang dari kita. Tentu pelabuhan ini beda dengan bandara, tidak ada skrining. Kita hanya mengandalkan kekuatan intelejen dan sebagainya. Mau datangkan anjing pelacak saja kita terkendala dana operasional," keluhnya.

Kapolres Bangka Barat, AKBP Ade Zamrah menegaskan pengawasan di Pelabuhan Tanjung Kalian harus ditingkatkan dan perlu evaluasi terutama berkaitan dengan sarana/prasarana pendukung.

"Salah satu evaluasi dalam hal bagaimana dari ASDP dan aparat kepolisian memikirkan supaya pintu masuk atau keluar terutama Tanjung Kalian ini diperketat sarana dan prasarananya. Tata SOP dan kerjanya," kata Ade.

Dalam waktu dekat, dikatakan Ade Zamrah, jajaran kepolisian dan Forkopimda bakal rapat bersama membahas persoalan keamanan keluar masuk di Pelabuhan Tanjung Kalian agar dapat lebih diperketat.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)