BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana melakukan pendataan ulang guru seluruh Indonesia.
Melalui pembaruan data ini, diharapkan penyaluran kenaikan gaji dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Tidak hanya para guru PNS dan PPPK, bagi tenaga honorer nanti akan di data kembali guna bisa tepat sasaran.
“Kita harus menghitung dengan cermat agar yang berhak menerima kenaikan gaji tidak terlewatkan, sementara mereka yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkannya,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Menteri baru di era Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut, mengungkapkan bahwa langkah tersebut bertujuan agar bisa memperbarui data terkait terutama bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menerima kenaikan gaji pada tahun 2025.
Abdul Mu'ti juga menegaskan pentingnya akurasi dalam proses ini.
Pemerintah tentu berupaya agar anggaran besar yang telah dialokasikan selama ini tidak terbuang percuma.
Oleh sebab itu, rencana peningkatan kualitas pendidikan yang diinisiasi pemerintah baru harus ditopang oleh sistem yang andal.
Salah satu aspek penting yang mendapat perhatian adalah ketepatan dalam penyaluran anggaran, terutama untuk pemberian gaji dan tunjangan bagi tenaga pengajar.
Ia menyampaikan bahwa sebuah skema besar tengah disiapkan dan telah diajukan untuk anggaran tahun 2025.
"Skema yang kami ajukan untuk 2025 ini terutama ditujukan bagi guru berstatus ASN, khususnya mereka yang telah tersertifikasi," tuturnya.
Dalam proses ini, anggaran yang diajukan akan sangat bergantung pada data jumlah penerima, sehingga diperlukan pendataan ulang untuk memastikan informasi yang akurat dan terkini.
"Saat ini kami masih melakukan pendataan karena ada banyak data guru yang perlu diperbarui," tambahnya.
Sebagai langkah awal, Kemendikdasmen telah memulai beberapa persiapan.
Salah satunya adalah pembaruan tampilan Portal Data, yang kini hadir dengan desain baru untuk memudahkan akses terhadap informasi pendidikan, kebudayaan, dan kebahasaan.