BANGKAPOS.COM - Rekam Jejak Muzakir Manaf, Mantan Panglima GAM Kini Jadi Gubernur Aceh

Nama Muzakir Manaf atau dikenal Mualem sudah tak asing lagi bagi masyarakat khususnya di Provinsi Aceh.

Ya, Mualem merupakan mantan Panglima GAM yang kini menjabat sebagai Gubernur Aceh.

Saat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berkonflik dengan Pemerintah Indonesia, nama Muzakir Manaf ada di belakangnya.

Kini, setelah GAM dibubarkan dan terjadi perdamaian, Muzakir berkonflik dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait 4 Pulau.

Baca juga: Sengketa 4 Pulau dengan Sumut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf: Itu Hak Kita, Cuma Kita Slow Aja

Lantas seperti apa rekam jejak Muzakir Manaf? Berikut ulasannya.

Muzakir Manaf adalah tokoh pejuang dan pentolan GAM.

Dia pernah menjabat sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017.

Ia lahir di Seuneudon, Aceh Utara, pada tahun 1964, anak dari seorang petani.

Masyarakat Aceh biasa memanggilnya dengan sebutan Mualem.

Pada masa perang Aceh, gelar Mualem disematkan pada seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang ilmu militer dan mampu melatih tentara.

Meski saat ini Aceh sudah damai, namun gelar Mualem itu masih tetap disematkan pada Muzakir Manaf sebagai bentuk kehormatan.

Saat ini, Muzakir menjabat sebagai ketua di partai politik yang pernah mengusung namanya yaitu Partai Aceh.

Meski perjuangan bersenjata GAM sudah usai, ia masih tetap memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan Aceh melalui Partai Aceh.             

Karier

- Panglima Gerakan Aceh Merdeka (2002 - 2005)

- Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) (2005 - 2016)

- Ketua Umum Partai Aceh (PA) (2007 - sekarang)

- Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Aceh (2013 - 2016)

- Anggota Pasukan Gerakan Aceh Merdeka (1986 - 2005)

- Panglima Gerakan Aceh Merdeka wilayah Pase (1998 - 2002)

- Wakil Panglima Gerakan Aceh Merdeka (1998 - 2002)

- Wakil Gubernur Aceh Wakil Gubernur Aceh (2012 - 2016)

Pendidikan

- SDN Seuneudon Kabupaten Aceh Utara

- SMP Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur

- SMA Negeri Panton Labu Kabupaten Aceh Utara

Baca juga: Harta Kekayaan Bobby Nasution, Gubernur Sumatra Utara yang Jadi Sorotan Polemik 4 Pulau di Aceh

Sebelumnya, Muzakir Manaf atau akrab dipanggil Mualem ini mengunggah video pertemuan dengan Bobby Nasution di media sosil TikToknya. 

Namun dalam unggahan itu ada yang membuat masyarakat kaget. 

Mualem terlihat meninggalkan Bobby Nasution yang baru tiba di Banda Aceh.  

Momen Mualem pergi meninggalkan Bobby Nasution itu diposting di akun media sosial TikToknya, @muzakirmanaf1964.

Pada video itu, Muzakir Manaf awalnya menerima kedatangan Bobby. 

"Selamat datang di tempat kami, Aceh.

Mudah-mudahan Pak Gubernur semoga nyaman dan mudah-mudahan semua sukses," katanya sambil tersenyum ramah.

Ia juga mengatakan kalau dirinya dan Bobby sudah sempat bertemu di Nagela.

Kemudian Mualem pun secara tiba-tiba langsung berpamitan kepada Bobby Nasution.

Hal itu bahkan membuat Bobby tampak syok, karena dirinya baru saja tiba.

"Pak Gubernur, berhubung saya sudah ditunggu juga di Meulaboh, jadi saya pamit," kata Mualem.

Ia pun menyerahkan pertemuan Bobby dengan stafnya.

"Dengan rendah hati saya minta maaf, acara ini dipandu oleh bapak-bapak ini, untuk melanjutkan rapat nanti, ya," katanya.

Mendengar itu, Bobby pun tampak kaget dan memastikan ucapan Mualem.

"Berarti Pak Gubernur langsung jalan?," tanya Bobby.

"Iya saya minta maaf beribu maaf juga, harusnya saya sudah pergi tapi nggak apa-apa, saya terpaksa nunggu Pak Gubernur karena capek-capek," ungkap Mualem lagi.

Ia pun kemudian berpamitan dan mempersilakan Bobby Nasution untuk berbicara dengan stafnya.

Kepergian Mualem itu pun secara langsung, bahkan ia tak sempat menemani Bobby menyantap hidangan yang disajikan di atas meja.

"Menerima kunjungan silaturahmi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, guna membahas status kepemilikan 4 pulau di perbatasan Aceh-Sumut, pada Rabu (4/6/2025) di Pendopo Gubernur Aceh," tulisnya di caption foto.

Konflik 4 Pulau

Ketenangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf kini mulai terganggu. Hal ini lantaran empat pulau di Aceh saat ini menjadi milik Sumatera Utara.

Hal itu sesuai kebijakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Kepmendagri No. 300.2.2-2138/2025 yang terbit pada 25 April 2025.

Padahal menurut undang-undang yang mengaturnya, empat pulau ini yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, masuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurut Tito, keempat pulau yang sudah jadi sengketa sejak masa penjajahan Belanda itu semula masuk wilayah Aceh, meskipun berada di depan pantai Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Setelah diteliti, pemerintah pusat memutuskan empat pulau tersebut berada dalam wilayah Sumatera Utara.

"Keputusan ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak," ucap Tito.

Sementara, Bobby dan Muzakir sempat bertemu di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (10/6/2025) lalu .

Beberapa warganet mengaku setuju dengan sikap Muzakir atau Mualem yang tak ingin membicarakan soal empat pulau di Aceh yang akan dipindahkan ke Sumut.

Namun banyak juga yang kontra karena menganggap Muzakir Manaf tidak menghargai kedatangan Bobby yang sudah jauh-jauh dari Medan.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf Blak-blakan Kenapa 4 Pulau Diperebutkan

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau dikenal Mualem secara terang-terangan mengungkap mengapa empat pulau yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil kini diperebutkan.

Ia menjelaskan bahwa ada kandungan energi yang sangat besar terutama gas alamnya di pulau tersebut.

"Intinya kenapa sekarang berebut 4 Pulau itu, tahu tidak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di andaman, itu permasalahannya," tambahnya.

Sementara terkait Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution yang ingin mengelola bersama empat pulau tersebut, Mualem menanggapi santai.

Ia mengklaim bahwa 4 Pulau tersebut milik Aceh. Ia pun menolak wacana pengelolaan bersama 4 pulau di Aceh Singkil yang disampaikan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Gubernur Aceh usai menggelar rapat tertutup bersama DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Aceh.

Gubernur Aceh juga menegaskan, keempat pulau tersebut sah milik Aceh yang dibuktikan dengan dokumen batas wilayah sejak dahulu.

Ia juga menolak untuk mengelola bersama empat pulau, seperti yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

"Yang jelas 4 Pulau itu hak kita, kita punya, untuk apa berteriak itu hak kita, cuma kita slow aja gak apa-apa," ujarnya.

Presiden Prabowo Turun Tangan

Polemik empat pulau di Provinsi Aceh yang kini ditetapkan pemerintah masuk wilayah administrasi Sumatera Utara (Sumut) masih terus bergulir.

Presiden RI Prabowo Subianto pun memutuskan untuk mengambil alih persoalan ini dan segera menentukan langkah penyelesaian dalam waktu dekat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR telah menjalin komunikasi dengan Presiden Prabowo mengenai sengketa Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.

“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," kata Dasco dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025) malam.

Ketua Harian Partai Gerindra itu juga menyebutkan bahwa keputusan Presiden terkait status keempat pulau tersebut ditargetkan akan diumumkan dalam pekan ini.

“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” jelas Dasco.

Publik kini menantikan langkah dan kebijakan yang akan diambil Prabowo dalam menyelesaikan persoalan sensitif ini.

Kepala negara diharapkan tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjaga persatuan dan harmoni antardaerah.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik langkah Presiden Prabowo yang turun tangan langsung untuk menyelesaikan persoalan.

Dia berharap Prabowo tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan yuridis, tetapi juga kesejarahan serta sosiologis masyarakat Aceh.

“Kami meyakini kebijaksanaan dan pengalaman panjang Pak Prabowo untuk menjaga kesatuan NKRI akan beliau kedepankan, dalam konteks optik penyelesaian masalah sengketa 4 Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini,” ujar Rifqinizamy kepada Kompas.com, Minggu (15/6/2025).

Politikus Nasdem itu juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan langkah untuk menyelesaikan persoalan ini.

Jika penanganan polemik ini tidak dilakukan secara hati-hati, kata Rifqinizamy, bisa memicu ketegangan baru antara Jakarta dan Aceh.

“Kita sangat ingat bagaimana relasi antara Jakarta dengan Aceh. Jangan sampai sengketa empat pulau yang secara kesejarahan berada di Aceh, kemudian hari ini secara administratif berpindah ke Sumatera Utara, itu melukai masyarakat Aceh,” kata Rifqinizamy.

Perlu Riset

Sengketa 4 pulau Aceh yang kini jadi milik Sumatera Utara (Sumut) diduga menyimpan cadangan minyak dan gas  bumi.

Empat pulau tersebut berada dekat dengan wilayah kerja minyak dan gas (migas) Offshore West Aceh (OSWA).

Meski belum masuk secara resmi dalam Wilayah Kerja OSWA, potensi cadangan migas di sekitar pulau-pulau tersebut mulai menarik perhatian.

Diketahui empat pulau yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.

Terkait isu mengenai adanya cadangan minyak dan gas bumi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi buka suara.

Hasan Nasbi mengatakan terkait dengan sumber daya alam migas di empat pulau tersebut, masih memerlukan riset.

"Itu kan perlu riset, perlu ada data selama ini kita belum punya informasi dan data soal ini," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Senin (16/6/2026).

Selain itu, Hasan juga enggan mengomentari soal tudingan bahwa empat pulau tersebut masuk ke Sumatera Utara untuk kepentingan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo lantaran Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution adalah menantu Jokowi.

Menurut Hasan, spekulasi liar semacam itu tidak perlu dijawab.

Hasan mengatakan penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut diambil oleh Presiden Prabowo Subianto karena adanya perbedaan aspirasi dari dua provinsi tersebut.

"Kita tidak bersengketa dengan pihak luar dengan negara lain tapi ini kira-kira ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentum"

"Nah ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung," kata Hasan.

Hasan menegaskan bahwa pemerintah akan secepatnya mencari jalan terbaik dari sengketa tersebut.

Solusi mengenai sengketa empat pulau tersebut bisa diselesaikan dengan kepala dingin.

"Dengan cara yang baik-baik karena kita berdialog kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya," katanya.

Dalam mengambil keputusan tersebut, Presiden akan mempertimbangkan berbagai aspirasi, termasuk aspek administrasi yang sudah berjalan selama ini, serta aspek historisnya.

"Jadi kita tunggu saja secepatnya Presiden akan menyampaikan keputusan," katanya.

(Bangkapos.com/Tribunnews.com/Kompas.com/Tribun Medan)