Harta Kekayaan Bobby Nasution, Gubernur Sumatra Utara yang Jadi Sorotan Polemik 4 Pulau di Aceh

BANGKAPOS.COM - Harta Kekayaan Bobby Nasution, Gubernur Sumatra Utara yang Jadi Sorotan Polemik 4 Pulau di Aceh

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution jadi sorotan belakangan ini terkait polemik sengketa 4 Pulau di Provinsi Aceh.

Diketahui empat pulau yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.

Terlebih Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menegaskan bahwa keempat pulau di Aceh tersebut masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan Kemendagri ini menjadi titik temu konflik, meskipun setelah diputuskan, tensi antara kedua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Utara, mulai bergejolak.

Diambil Alih Presiden

Presiden RI Prabowo Subianto pun memutuskan untuk mengambil alih persoalan ini dan segera menentukan langkah penyelesaian dalam waktu dekat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR telah menjalin komunikasi dengan Presiden Prabowo mengenai sengketa Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.

“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," kata Dasco dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025) malam.

Ketua Harian Partai Gerindra itu juga menyebutkan bahwa keputusan Presiden terkait status keempat pulau tersebut ditargetkan akan diumumkan dalam pekan ini.

“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” jelas Dasco.

Publik kini menantikan langkah dan kebijakan yang akan diambil Prabowo dalam menyelesaikan persoalan sensitif ini.

Kepala negara diharapkan tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjaga persatuan dan harmoni antardaerah.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik langkah Presiden Prabowo yang turun tangan langsung untuk menyelesaikan persoalan.

Dia berharap Prabowo tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan yuridis, tetapi juga kesejarahan serta sosiologis masyarakat Aceh.