TKD Dipangkas, Elvi Diana Harap Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan Tetap Diprioritaskan

BANGKAPOS.COM,BANGKA- Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Elvi Diana mengatakan kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), akan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah.

Diketahui sebelumnya alokasi dana transfer Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengalami pengurangan, sebesar Rp 244.765.436.080,00 Miliar bila dibandingkan dengan alokasi tahun 2025.

Hal ini pun berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-62/PK/2025 Tanggal 23 September 2025, hal penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026.

"Tentunya pembiyaan pembangunan menjadi sulit dan berat untuk diimplementasikan, akan benar-benar disaring mana yang menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan Pemprov. Tentunya, masyarakat juga harus memahami dengan bijaksana," ujar Elvi Diana, Minggu (12/10/2025).

Pihaknya pun meminta Pemprov Bangka Belitung segera mengambil langkah tepat, untuk mengantisipasi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat.

"Salah satunya peningkatan pajak dari segala lini untuk korporasi agar taat bayar pajak, serta juga mengoptimalisasikan pajak kendaraan dan pajak air permukaan.
Lalu juga perlu peningkatan pendapatan dari pariwisata, asset Pemrov dioptimalkan hingga CSR perusahaan diminta pemberiannya tepat guna bagi masyarakat Bangka Belitung," jelasnya.

Selain itu pihaknya juga berharap Pemerintah Pusat, akan memberikan kelonggaran apabila dana APBN bergerak naik dan longgar.

"Bisa juga langsung memberikan tambahan dana anggaran transfer ke daerah, sehingga issue ini tidak menjadi issue nasional yang meresahkan akibat pembiayaan pembangunan daerah terhambat," ucapnya.

Sementara itu dengan pengurangan TKD, Elvi Diana mengungkapkan kegiatan seremonial yang tidak penting dan tidak mengurangi makna atau keluar dari substansinya dapat dilakukan efisiensi.

"Kita sudah sepakat mendukung kinerja pak Gubernur untuk meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan lapangan pekerjaan. Ini untuk mengurangi pengangguran di Bangka Belitung, ya ini harus diutamakan dan menjadi prioritas. Lalu perjalan dinas dan belanja barang atau jasa alat tulis kantor yang tidak prioritas ya harus dihilangkan," ungkapnya.

Diberitakan terpisah, Kepala Bakuda Provinsi Bangka Belitung, Haris mengatakan penurunan paling besar terjadi pada Dana Transfer Umum (DTU) yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Total DTU Bangka Belitung tahun 2026 sebesar Rp 931,7 miliar, turun dari Rp 1.169 triliun pada 2025. Rinciannya, DBH menurun dari Rp 125,5 miliar menjadi Rp 92,8 miliar, sedangkan DAU turun dari Rp 1.043 triliun menjadi Rp 838,9 miliar," ujar Haris, Jumat (10/10/2025).

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami penurunan menjadi Rp 207,7 miliar, dari sebelumnya Rp 235,5 miliar.

Penurunan ini terutama karena DAK fisik ditiadakan, padahal pada 2025 nilainya mencapai Rp 28,7 miliar.

Hanya DAK non-fisik yang mengalami sedikit kenaikan, dari Rp 206,8 miliar menjadi Rp 207,7 miliar.