DPRD Babel Perjuangkan Harga TBS Sawit, Didit Tegaskan Petani Jangan Dirugikan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar rapat penetapan Indeks “K” dan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode I Mei 2026, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari DPRD Babel, APKASINDO, perusahaan sawit, hingga unsur penegak hukum seperti Polda dan Kejati Babel.

Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan pentingnya pembentukan tim pengawasan pasca penetapan harga TBS untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai aturan.

"Intinya setelah harga ditetapkan perlu dibentuk tim pengawasan, maka kita serahkan teknisnya kepada rekan-rekan perusahan, asosiasi. Kita minta setelah pasca penetapan harga, gubernur membentuk tim pengawasan. Melibatkan unsur Kejati, Polda dan DPRD seperti apa perjalanan daripada harga ini," kata Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Ia menyampaikan, perlu dibentuk posko pengaduan agar keluhan para petani dapat diketahui secara jelas. Selanjutnya, hasil pengaduan tersebut dapat ditindak lanjuti nantinya.

"Perlu ada posko pengaduan, sehingga tahu keluh kesa petani seperti apa. Nanti kita serahkan kepada Disperindag gabung Dinas Pertanian segera besok pagi. Lakukan rapat undang kabupaten/kota se-Babel ini, karena menyangkut masyarakat. Tidak mungkin DPRD langsung ke teknis, nanti diprotes orang," lanjutnya.

Didit menyampaikan, setelah rapat selesai, implementasi dapat seger dilakukan. Dengan mengundang seluruh DO, perusahaan, pengepul, dan asosiasi untuk membahas serta menetapkan harga yang telah ditetapkan nantinya.

"Supaya informasi kita dapat berimbang dan utuh kita menjaga perusahaan, petani. Jadi berada di tengah. Supaya, perusahan tidak dirugikan, petani juga tidak dirugikan," harapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini, menegaskan, apabila harga di tingkat petani dimainkan, dampaknya tidak hanya merugikan petani.

Tetapi membuat pasar menjadi sepi dan ekonomi jadi lesu.

"Tolong tidak ada petani yang terzolimi, karena PDRB sektor pertanian hampir 45 persen pertambangan di bahwa itu. Jika harga tingkat petani dimainkan, yang rugi bukan petani. pasar sepi, ekonomi tidak bergerak, tingkat daya beli masyarakat rendah rugi pemerintah dan rakyat," katanya.

Didit mengatakan, DPRD Babel di satu sisi ingin menjaga keberlangsungan perusahaan dan petank harus dilakukan secara adil. Sehingga asosiasi turut bergerak. Di sisi lain, nasib petani yang tidak bermitra juga perlu dipikirkan, dan hal tersebut turut diperjuangkan.

"Satu sisi mejaga perusahaan kita harus fair  maka asosiasi bergerak, kita pikirkan juga nasib petani yang tidak bermintra. Kawan kawan APKASINDO memperjuangkan hal itu juga," harapnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel, Kurniawan, mengatakan, penetapan harga TBS kelapa sawit, berasal dari perusahan sawit di Babel dan data masuk sesuai formula ditetapkan Kementerian Pertanian (Kementan RI).

"Harapan setelah ditetapkan ada beberapa masukan dan perwakilan dari polda, kejati dan ketua DPRD.  Kita akan menetapkan menyusun, formulasi untuk pengawasan harga TBS ini dengan melibatkan dari polda, kejati bersama sama mengawal harga ini lebih terpadu," kata Kurniawan.