Didemo Mahasiswa, DPRD Babel Setuju Pangkas Anggaran Dinas Luar dan Tunjangan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggaran kunjungan kerja ke luar daerah atau dinas luar (DL) dan tunjangan bagi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dipastikan akan dilakukan pemangkasan.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya dihadapan ratusan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka di ruang paripurna DPRD Babel, Senin (1/9) malam.

Diketahui pemangkasan itu merupakan satu di antara 10 tuntutan yang disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Babel Menggugat saat menggelar unjukrasa di DPRD Babel.

“Apa yang disampaikan mereka, itu murni aspirasi rakyat. (Kami) akan memangkas anggaran kunjungan kerja keluar daerah mulai besok pagi (Hari ini) dan juga tunjangan (anggota DPRD),” ungkap Didit. 

Tak hanya terkait tunjangan, Didit juga berjanji dan memastikan akan menuntaskan sejumlah permasalahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

“Apa yang disampaikan mahasiswa terkait Batu Beriga, kami besok juga akan memanggil PT. Timah untuk segera diusulkan pencabutan atas IUP PT.Timah di Batu Beriga. Lalu kami segera mengusulkan pencabutan Hutan Tanaman Industri, di beberapa kabupaten yang sudah kami sampai ke Dirjen dan akan kami kawal sampai selesai,” tegasnya.

Minta Maaf

Pada kesempatan sama Gubernur Babel Hidayat Arsani juga menyampai permintaan maaf secara langsung di hadapan massa
yang melakukan aksi di DPRD Babel.

“Mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya menyingung perasaan, tapi niat saya tidak begitu dan saya sayang sama anak-anak (masyarakat) saya. Lalu terkait siaga, maka malam ini saya cabut,” ujar Hidayat Arsani, Senin (1/9) malam. 

Selain itu, dia juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, terhadap kepedulian masyarakat khususnya mahasiswa terhadap berbagai kondisi yang ada di Indonesia ataupun di Negeri Serumpun Sebalai.

“Mereka sudah susah payah, datang ke sini (DPRD) kita hargai. Kita turuti, karena apa yang dilakukan mahasiswa ini adalah sebagai kontrol bagi kita semua,” ungkapnya.

Sebelumnya, total terdapat 10 tuntutan disuarakan para mahasiswa, dalam aksi unjukrasa yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (1/9).

Koordinator aksi Alwi Syah mengatakan aksi digelar buntut adanya insiden aparat kepolisian, yang diduga menindas salah satu massa aksi yang ada Jakarta.

“Tuntutan yang kami sampaikan adalah isu nasional baik di DPR mengenai tunjangan mereka, kemudian cara komunikasi mereka di hadapan publik dan mengevaluasi kinerja yang ada di DPR itu sendiri,” ujar Alwi Syah.

Selain isu nasional, pihaknya juga mengangkat berbagai isu daerah, di antaranya penolakan tambang di Desa Batu Beriga dan sektor ekonomi lainnya.