Breaking News

Berita Bangka

Ekonomi Sedang Sulit, DPRD Bangka Lebih Dulu Pangkas Tunjangan DL, Tahun Depan Bakal Berlanjut

Pemangkasan uang perjalanan dinas luar untuk DPRD Kabupaten Bangka sudah lebih dulu dilakukan, bahkan sejak sebelum didemo mahasiswa

Penulis: Arya Bima Mahendra | Editor: Hendra
(Bangkapos/Arya Bima Mahendra)
Jumadi, Ketua DPRD Bangka. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA — Beberapa waktu lalu, DPRD Provinsi Bangka Belitung didesak mahasiswa untuk memangkas anggaran tunjangan dewan dan anggaran perjalanan Dinas Luar (DL).

Hal tersebut menjadi salah satu poin tuntutan dari mahasiswa yang kemudian mendapat respon langsung dari Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.

Di tengah-tengah pendemo, dia berjanji akan memangkas anggaran dinas luar dan tunjangan bagi anggota dewan.

Terpisah, pemangkasan anggaran perjalanan dinas ternyata sudah lebih dulu dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bangka. Seperti yang diklaim oleh Ketua DPRD Bangka, Jumadi. 

Bahkan, sebelum adanya intruksi presiden tentang efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, badan dan lain sebagainya, Jumadi menyebut bahwa pihaknya sudah lebih dulu melakukan hal itu.

“Kita sebelum instruksi presiden dilaksanakan, kita sudah melaksanakan pemanfkasan anggaran untuk di DPRD,” kata Jumadi, Rabu (3/9/2025).

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa sampai hari ini DPRD Bangka telah melakukan pemangkasan anggaran. 

“Mudah-mudahan tahun 2026 juga hampir sama kita. Kita ikuti instruksi dari presiden itu nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran, terutama dalam perjalanan dinas,” sambungnya.

Dia menyebut, pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang dilakukan selama ini yakni sebesar 50 persen.

“Kita sudah lebih dahulu, tahun 2026 tetap kita lakukan pemangkasan (50 persen-red). Apalagi arahan dari pusat, tetap kita laksanakan untuk efisiensi anggaran,” tuturnya.

Menurut Jumadi, hal ini dilakukan sebagai wujud simpati terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Apalagi paska timah, tidak terlalu menentu arahnya kemana. Karena timah itu banyak bagian pusat untuk mengurus masalah pertambangan timah. Padahal uneg-uneg, aspirasi masyarakat terkait timah itu larinya ke DPRD. Tapi kami tidak punya kemampuan mengatasi itu,” imbuhnya.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)

Sumber: bangkapos.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved