Dua Satgas Timah di Babel: Misi Bersihkan Sengkarut Pertimahan Nasional

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan mengatakan ada dua Satuan Tugas (Satgas) timah yang saat ini terjun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pertama, Satgas yang dibentuk untuk melakukan perbaikan di sisi internal perusaha, salah satunya dengan memperkuat aspek pengamanan pada IUP Perusahaan.

Kemudian belakangan hadir Satgas khusus untuk memperbaiki tata kelola timah, mengurai sengkarut persoalan timah dari hulu terkait penambangan ilegal, kerusakan lingkungan hingga penyelundupan.

Secara khusus kepada Bangka Pos, Kamis (11/9), Rendi memaparkan dua Satgas tersebut yang menurutnya sebagai bentuk kehadiran dan dukungan negara sehingga timah benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, dan juga negara. 

Berikut petikan wawancara Bangka Pos dengan Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan:

Apakah benar PT Timah membentuk Satgas atau satuan khusus untuk melakukan pengawasan wilayah IUP perusahaan? Satgas ini menjadi satu kesatuan dengan Satgas yang dikabarkan juga mendapat tugas dari Presiden terkait pertimahan? 

Upaya perbaikan tata kelola timah terus dilakukan dalam berbagai lini baik di internal PT Timah maupun oleh Pemerintah sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan timah nasional. PT Timah dari sisi internal juga melakukan perbaikan salah satunya dengan memperkuat aspek pengamanan pada IUP Perusahaan. Tidak hanya terus memperkuat kinerja divisi pengamanan, beberapa waktu kebelakang PT Timah juga didukung oleh Satgas Sektor Khusus yang dibentuk dalam misi mendukung produktivitas di lini operasional Perusahaan. 

Di sisi lain, kebutuhan perbaikan ekosistem pertimahan nasional ini juga menjadi konsern pemerintah. Terbaru dengan penugasan Satgas khusus untuk memperbaiki tata kelola timah, mengurai sengkarut persoalan timah dari hulu terkait penambangan ilegal, kerusakan lingkungan hingga penyelundupan. Untuk itu perusahaan menyambut baik kehadiran Satgas ini sebagai bentuk kehadiran dan dukungan negara sehingga timah ini benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, dan juga negara. 

Baca juga: Upah Rp20 Ribu per Kilo Dibagi Tiga, Dilema Pekerja Tambang di Tengah Kabar Satgas Timah

Diharapkan kedepan, pelaksanaan pertambangan dapat dilakukan sesuai aturan, masyarakat terlindungi dalam artian dapat bekerja dengan legal, dan mendapat manfaat langsung. 

Kehadiran Satgas Timah yang dibentuk oleh Pemerintah ini justru akan terkoneksi dengan seluruh stakeholder pertimahan, menjadi jembatan sinergis untuk ruang kolaborasi yang berorientasi menjaga keberlanjutan timah Indonesia. Kehadiran Satgas ini, jangan dipandang sebagai momok yang menakutkan, ini akan kita rasakan manfaatnya dalam jangka panjang. 

Siapa saja yang menjadi anggota Satgas? 

Satgas Timah ini merupakan gabungan dari berbagai matra TNI dibawah kendali langsung pemerintah. 

Apa maksud utama dan tujuan pembentukan Satgas Timah? Seperti apa kewenangannya? Masalah apa yang paling mendesak untuk segera ditangani? 

Satgas Timah yang dibentuk Pemerintah merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung perbaikan tata kelola timah secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir sehingga timah Indonesia dapat terjaga keberlanjutannya, memberikan manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi masyarakat dan negara. 

Sengkarut persoalan timah ini sudah lama menjadi persoalan, salah satu yang masih segar diingatan kita adalah peristiwa hukum beberapa waktu lalu. Dan untuk itu tentu semua pihak bersepakat dengan adanya perubahan kearah yang lebih baik, semua yang terlibat pada bisnis pertimahan harus mulai melakukan perbaikan sehingga bisnis pertimahan Indonesia menjadi lebih sehat. Persoalan mendasar pada pertimahan di Bangka Belitung adalah penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki izin, kemudian juga aktifitas penyelundupan timah yang masih marak terjadi. Tentu saja ini menjadi persoalan negara karena komoditas yang seharusnya bermanfaat untuk masyarakat dan negara malah tidak dapat dioptimalkan. 

Baca juga: Rakyat Jangan Selalu Jadi Tumbal, Massa Minta Dukungan DPRD untuk Aktivitas Tambang Resmi dan Legal