Evaluasi MBG Secara Transparan

Oleh: Rahmat Zulkarnain, S.P. - Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PWPM Bangka Belitung

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu program unggulan pemerintah dengan tujuan mulia, yakni meningkatkan gizi anak bangsa, terutama di kalangan pelajar di seluruh tanah air. Melalui program ini, diharapkan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan dan menghilangkan tingkat stunting pada anak-anak.

Namun, di tengah niat baik tersebut, banyak persoalan muncul di lapangan. Laporan mengenai anak-anak yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG menjadi perhatian serius publik. Kejadian-kejadian seperti ini menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas pengadaan, pengawasan distribusi, dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Banyak ditemukan anak-anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG, bahkan menurut sumber informasi dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat keracunan MBG pada 29 September-3 Oktober 2025 mencapai 1.883 anak. Dengan tambahan jumlah tersebut, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah tembus 10.482 anak di seluruh tanah air. 

Dan kejadian ini menjadi perhatian kita semua, bahwa program ini harus benar-benar dievaluasi secara transparan, akuntabel, dan komprehensif agar tidak terjadi korban yang terus-menerus serta mendesak pemerintah segera menyiapkan payung hukum yang jelas dan sistem pengawasan ketat. Dan aspek keamanan pangan, standar gizi, hingga kehalalan produk harus dipastikan agar program benar-benar memberi manfaat. 

Karena, anggaran yang digelontorkan untuk MBG sangat besar, mencapai triliunan rupiah. 
Menurut sumber Kompas.com, DPR RI baru saja mengesahkan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Undang-Undang. Bahkan menempatkan kementerian/lembaga Badan Gizi Nasional di posisi teratas dengan anggaran terbesar.

Anggaran MBG awalnya hanya Rp 71 triliun, tetapi melonjak hingga Rp 335 triliun pada 2026. DPR RI sudah menyetujui angka tersebut dalam APBN 2026. Sementara itu, realisasi anggaran MBG di APBN 2025 baru mencapai Rp13 triliun hingga September 2025. Jumlah itu setara 18,3 persen dari total pagu Rp71 triliun.

Dengan dana sebesar itu, seharusnya pemerintah mampu menjamin bahwa setiap makanan yang diberikan benar-benar layak konsumsi, bergizi seimbang, dan diproses secara higienis. Jika pengawasan lemah dan pelaksanaannya tidak profesional, maka tujuan mulia program ini justru bisa berubah menjadi sumber masalah baru bagi kesehatan masyarakat khususnya anak-anak indonesia.

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap para pelaksana di daerah, termasuk pihak penyedia makanan. Setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah, harus diawasi ketat oleh pihak berwenang seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dinas kesehatan. Dengan demikian, tidak ada rumor negatif yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa bahan-bahan yang dipakai tidak higienis dan tidak berlabel halal. 

Selain itu, pelibatan masyarakat dan sekolah dalam proses pengawasan juga penting agar ada kontrol sosial yang nyata.Serta pemerintah segera melakukan audit investigasi dan evaluasi pelaksanaan, khususnya business process di dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), supaya kejadian serupa tidak terulang guna memperkuat tata kelola MBG.

Program MBG sejatinya adalah langkah baik untuk menekan angka kekurangan gizi dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia yang dicanang-canang oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa Indonesia harus bebas dari stunting. Namun, niat baik saja tidak cukup. Tanpa pelaksanaan yang disiplin, transparan, dan profesional, anggaran besar itu hanya akan menjadi pemborosan negara yang tidak memberi manfaat maksimal bagi rakyat.

Sudah seharusnya pemerintah menjadikan kejadian keracunan sebagai pelajaran berharga untuk melakukan evaluasi total. Dengan pengawasan yang kuat, sistem yang transparan, dan tanggung jawab moral dari semua pihak, program MBG bisa benar-benar menjadi berkah bagi anak-anak Indonesia, bukan sebaliknya keresahan masyarakat akibat kasus keracunan dari MBG. Jangan sampai niat baik menyehatkan anak-anak justru menimbulkan kekhawatiran. Kita ingin MBG menghadirkan manfaat, bukan masalah. (*)