Pemkot Pangkalpinang Ajukan Pembangunan Sekolah Rakyat, Sasar Anak Putus Sekolah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang berencana membangun Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Nantinya, usulan ini akan diteruskan secara teknis kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dilakukan survei lapangan.

"Sekolah Rakyat kita sudah diusulkan ke Kementerian Sosial. Nantinya dari usulan tersebut, secara teknis akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan survei ke lapangan," ujar Mie Go kepada Bangkapos.com, Rabu (8/10/2025).

Lokasi pembangunan sekolah ini telah disiapkan di Kelurahan Air Kepala Tujuh, di atas lahan aset milik Pemkot Pangkalpinang dengan luas mencapai delapan hektare. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap survei awal dan koordinasi lintas Kementerian.

"Ini baru tahap survei. Kita harapkan setelah survei dan perencanaan disampaikan ke Kementerian Sosial, prosesnya tidak terlalu lama. Harapannya pada tahun 2027 sudah bisa terbangun," katanya.

Menurut Mie Go, keberadaan Sekolah Rakyat ini nantinya diharapkan mampu menjadi solusi bagi persoalan kesenjangan pendidikan di Pangkalpinang, khususnya bagi anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan formal.

Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Khotaman Barka mengatakan Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. 

Fokus utama sekolah ini memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama mereka yang masuk kategori Desil I dan Desil II.

"Sekolah ini akan difokuskan bagi anak-anak yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah, agar mereka tetap memiliki kesempatan mengenyam pendidikan," ujarnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas Pemkot Pangkalpinang dalam memperluas pemerataan pendidikan, sejalan dengan upaya pemerintah pusat menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)