Hidayat Arsani Matangkan Program Budidaya Kelapa di Kecamatan Lepar untuk Tembus Pasar Dunia

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan program budidaya kelapa skala besar yang akan menyasar wilayah kepulauan, khususnya di enam desa yang ada di Kecamatan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir serta menggeliatkan ekonomi desa.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan jajaran forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) Lepar. Dalam pertemuan tersebut dirinya membahas tentang program perkebunan kelapa nasional untuk menjadikan kelapa dari Bangka Belitung sebagai komoditas unggulan berskala dunia. Program diklaim dapat memberikan dampak positif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pulau termasuk nelayan.

“Karena kelapa ini ke depannya menjadi akses dunia. Dampaknya diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat di Kepulauan Lepar,” kata Hidayat kepada Bangkapos.com di Lepar, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, semua wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk pengembangan perkebunan kelapa. Seluruh pulau-pulau kecil akan ia kunjungi untuk memastikan program Bangka Belitung menjadi sentra kelapa nasional terwujud. Ihwal luasan pemerintah masih melakukan pendataan atau inventarisasi lahan di sejumlah wilayah. Khususnya empat desa di Kecamatan Kepulauan Lepar, seperti Desa Tanjung Labu, Tanjung Sangkar, Desa Penutuk dan Desa Kumbung.

Inventarisasi guna memastikan potensi luas tanam yang tersedia di masing-masing desa. Selain itu, dua desa yakni Desa Pongok dan Desa Celagen, Kecamatan Kepulauan Pongok juga akan turut dilakukan pendataan serupa. Oleh karena itu, Hidayat Arsani mengajak masyarakat mengubah pola pikir alias mindset untuk membawa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih maju dengan menggali potensi daerah.

“Segera dilakukan inventarisasi ada berapa ribu hektar nanti kita tarik investor yang akan mau masuk ke sini. Mudah-mudahan menjadi kenyataan bagi kita semuanya,” ujar Hidayat.

Dalam penerapan program lanjut dia, masyarakat cukup menyediakan lahan. Bisa pula dengan memanfaatkan lahan tidur yang ada di skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun Hutan Kemasyarakatan (HKm). Masyarakat diminta agar bisa terlibat aktif dalam program ini, karena pemerintah hanya memfasilitasi dan mendorong investor. Akan tetapi, masyarakat yang akan memegang kendali atas lahan untuk perkebunan.

Ihwal modal masyarakat tak perlu risau, masyarakat tidak akan dirugikan dalam implementasi program. Pemerintah menyediakan Sebagai imbal hasil, masyarakat akan mendapatkan 20 persen dari produksi. Masyarakat hanya wajib menyediakan lahan, sedangkan pemerintah dan investor akan menyediakan keperluan lain. Mulai dari bibit, pupuk, hingga biaya pemeliharaan. 

“Harga jual kelapa saat ini, jika masyarakat dapat 20 persen itu sekitar Rp7,5 juta per hektare per bulan. Kalau masyarakat punya lahan dua sampai tiga hektare bisa mendapatkan Rp20 juta per bulan,” ungkapnya.

Penanaman kelapa menjadi program jangka panjang bagi masyarakat pesisir, utamanya nelayan. Selama ini nelayan hanya bisa melaut sekitar delapan bulan dalam setahun. Sedangkan empat bulan sisanya tidak produktif karena faktor cuaca dan lainnya. Maka dari itu, ia turut memfasilitasi nelayan untuk menyampaikan kekurangan fasilitas mulai dari mesin atau peralatan. Ke depan Pulau Lepar memiliki dua kekuatan utama, nelayan hebat dan kebun yang hebat.

Hidayat Arsani menyadari setiap kebijakan akan menghadapi perbedaan pendapat. Namun ia menegaskan bahwa niat utama program ini adalah untuk kebaikan bersama. 

“Setiap perjuangan itu ada pro dan kontra. Bismillah, tujuan kita ke sini memiliki niat baik. Bukan mencari masalah,” ucap Hidayat. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)