Bupati dan DPRD Babar Serahkan Rencana Pembangunan PLTN 250 MW ke Masyarakat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari proses penetapan kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Bangka Barat.

Lokasi yang dikaji berada di Teluk Inggris, Kelurahan Menjelang, Kecamatan Mentok, dengan kapasitas rencana 250 megawatt (MW). Kawasan ini sebelumnya juga pernah diuji studi sekitar 13 tahun lalu.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangka Barat, Markus menyatakan, pembangunan PLTN merupakan program pemerintah pusat. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan melihat lebih dahulu bagaimana respons masyarakat terhadap rencana tersebut.

"Ini kan program pusat, tentunya kita lihat nanti seperti apa. Belum dapat laporan resmi juga, mereka baru sosialisasi, uji publik, mereka bisa menyampaikan ke kita juga. Harapan kita. Jadi kita lihat lah ya. Respon masyarakat kita, seperti apa?," kata Bupati Bangka Barat, Markus, kepada Bangkapos.com, Jumat (17/10/2025).

Markus, hanya meminta masyarakat Bangka Barat, tetap kondusif. Terkait Bapeten yang sudah melakukan sosialisasi, uji publik hingga kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

"Kita lihat respon masyarakat lah, karena ini bukan kewenangan pak bupati. Ini program pusat, kita berharap daerah kita ini bisa kondusif intinya," harapnya.

Sementara, Anggota DPRD Bangka Barat, dari Fraksi Gerindra, Eddy Arif, mengatakan, mendukung program pemerintah terkait rencana pembangunan PLTN.

Namun, keputusan akhir, menurutnya tetap berada di masyarakat Bangka Barat.

"Ini sudah lama direncanakan, dari tahun 2013 sudah dikaji oleh Bapeten, dan menurut mereka, daerah kita dinilai layak untuk dikembangkan sebagai lokasi PLTN," kata Eddy kepada Bangkapos.com.

Politukus Gerindra ini, menambahkan kurang lebih 13 tahun lalu sudah disosialisasikan terkait PLTN di Babar dan saat ini kembali dilakukan konsultasi publik.

"Tentu kita mendukung kebijakan pemerintah pusat. Tetapi kembalikan lagi ke masyarakat, setuju atau tidak. PLTN ini itu tidak langsung jadi, masih panjang tahapan dan prosesnya," katanya.

Eddy juga meminta, penyelesaian persoalan penggunaan lahan untuk tapak dan pembangunan PLTN nantinya. Sehingga masyarakat tidak dirugikan.

"Terkait status lahan, masih dalam kawasan dan banyak kebun warga. Hal itu juga harus dipikirkan, jangan sampai warga dirugikan atas pembangunan PLTN. Artinya, perlu sosialisasi lagi, harus ke lokasi-lokasi terdampak dekat pembangunan tapak PLTN," harapnya.

Eddy menegaskan, DPRD Bangka Barat, bakal terus mengawasi, perkembangan studi yang dilakukan Bapeten, dari sisi sosial, keamanan dan lingkungannya.

Konsultasi Publik