Era Digital Menanti, Korpri Bangka Selatan Diminta Tingkatkan Kinerja dan Integritas

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi motor perubahan birokrasi.

Menurut Pemkab, kekuatan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tidak hanya bertumpu pada jumlah anggotanya, tetapi pada kesiapsiagaan, profesionalisme, dan integritas.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, menegaskan bahwa Korpri di daerah itu harus tampil sebagai pendorong utama transformasi digital pemerintahan.

Para ASN disebutnya perlu siap menghadapi tantangan pelayanan publik dan reformasi birokrasi pada 2025–2026, sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korpri: Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju.

“Saya ingin ASN menjadi penggerak utama transformasi digital, bukan hanya pelaksana teknis,” ujarnya kepada Bangkapos.com, Senin (1/12/2025).

Ia menilai Korpri telah menjadi pilar penting birokrasi sejak berdiri pada 29 November 1971.

Dalam rentang 54 tahun, organisasi profesi ASN itu telah mengawal pembangunan nasional dan menjadi bagian dari reformasi administrasi.

Debby menekankan bahwa era digital saat ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar yang harus direspons dengan perubahan pola pikir, sikap, dan tindakan.

Menurutnya, ASN harus aktif mendorong pemanfaatan teknologi dalam setiap sektor pelayanan publik, mulai dari transparansi data, aplikasi pemerintahan, hingga digitalisasi proses administrasi.

Upaya tersebut diharapkan menjadi fondasi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Kita hidup di era digital yang menuntut perubahan besar. ASN harus mampu beradaptasi, bekerja cepat, efisien, inovatif, dan berdaya saing,” imbuhnya.

Debby juga mengajak seluruh anggota Korpri Bangka Selatan menerapkan Korpri Siaga sebagai bentuk konsolidasi menyongsong tahun 2026.

Dari total 5.418 ASN di Kabupaten Bangka Selatan, seluruhnya diminta menjadi barisan terdepan dalam menjaga kualitas layanan publik dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Ada delapan poin kesiapsiagaan Korpri yang wajib dijalankan ASN Bangka Selatan: memperkuat persatuan korps, menjaga netralitas dan integritas, meningkatkan profesionalisme, menanamkan disiplin dan tanggung jawab, memperkuat kesiapsiagaan bencana, mendukung peningkatan pendapatan daerah, menjaga nama baik Korpri, serta mengawal reformasi birokrasi.

“Reformasi birokrasi harus menjadi instrumen untuk mengatasi persoalan kemiskinan, anak tidak sekolah, mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen, mencegah kebocoran anggaran, dan meningkatkan pendapatan daerah,” terangnya.