Transformasi Pendidikan 2025: Pemkab Basel Pasang Badan Dukung Sentralisasi Guru

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya mendukung penuh agenda nasional di sektor pendidikan.

Dukungan tersebut mencakup pelaksanaan sentralisasi tata kelola guru serta program wajib belajar 13 tahun.

Keberhasilan kedua agenda itu diyakini sangat bergantung pada kualitas guru sebagai pilar utama pembangunan pendidikan, sekaligus penentu masa depan generasi bangsa.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, menuturkan bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas para pendidiknya.

Menurutnya, frasa “Guru hebat, Indonesia kuat” bukan sekadar slogan, melainkan menggambarkan hubungan langsung antara mutu guru dan kekuatan suatu bangsa.

“Kami percaya, tidak mungkin ada Indonesia yang kuat tanpa guru yang hebat,” kata Debby kepada Bangkapos.com, Senin (1/12/2025).

Debby menjelaskan, guru hebat tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu mengajar dengan empati serta menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Guru, lanjutnya, wajib adaptif mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan jati diri dan kearifan lokal.

Kelas pun seharusnya menjadi ruang inspiratif, nyaman, dan terbebas dari diskriminasi.

Guru yang terus berinovasi akan mampu menjadikan proses pembelajaran lebih segar dan relevan.

Baca juga: Era Digital Menanti, Korpri Bangka Selatan Diminta Tingkatkan Kinerja dan Integritas

Dalam menghadapi tantangan era digital, guru tidak hanya berkewajiban memastikan pembelajaran efektif, tetapi juga membekali peserta didik dengan karakter kuat, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan semangat kebangsaan.

Debby turut menyoroti persoalan internal yang selama ini membebani dunia pendidikan.

Ia menyinggung berbagai upaya yang berpotensi melemahkan organisasi profesi guru, seperti PGRI.

Kondisi itu, menurutnya, harus dihadapi dengan konsolidasi dan kebersamaan.

PGRI sebagai wadah besar para pendidik perlu terus memperjuangkan kesejahteraan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi guru.

Namun perjuangan organisasi tidak akan berdampak besar tanpa komitmen individu guru untuk terus meningkatkan kapasitas diri.

“Saya mengajak para guru menjaga profesionalisme dan terus memperkuat kualitas pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan generasi mendatang,” ujar Debby.

Ia juga menyoroti persoalan klasik dalam tata kelola guru, mulai dari ketimpangan distribusi, ketidakjelasan status, hingga keterlambatan penyaluran tunjangan profesi.

Masalah-masalah tersebut kerap mengganggu fokus guru dalam menjalankan tugas utama mereka.

Karena itu, Kemendikdasmen kini tengah memformulasikan strategi sentralisasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Sentralisasi tersebut berjalan selaras dengan prioritas Kemendikdasmen tahun 2025, seperti program wajib belajar 13 tahun, peningkatan mutu vokasi, penguatan literasi dan pendidikan karakter, serta inovasi pembelajaran berbasis digital.

Pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan ini, sejalan dengan fokus pendidikan dalam Asta Cita pemerintah pusat.

“PGRI menaruh harapan besar pada pemerintah melalui program Asta Cita, terutama terkait peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” ucap Debby.

Meski demikian, Debby mengimbau para guru untuk tetap bekerja dengan sepenuh hati dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perubahan adalah keniscayaan sehingga dunia pendidikan tidak boleh berjalan stagnan.

Menurutnya, perpaduan antara kebijakan transformatif dan semangat pengabdian akan mempercepat pembangunan daerah.

“Mari jaga profesionalisme, kuatkan integritas, dan teruslah melayani dengan hati,” tutupnya.
(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)