Dana Desa Namang Dipangkas Rp 400 Juta, Kades Hapus Sejumlah Program dan Genjot Wisata

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemangkasan Dana Desa yang dilakukan pemerintah pusat pada 2026 turut berdampak pada Pemerintah Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Tahun ini, Desa Namang mengalami pengurangan anggaran hingga sekitar Rp 400 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Desa Namang, Zaiwan, mengatakan Dana Desa yang sebelumnya diterima sebesar Rp 845 juta kini menyusut menjadi sekitar Rp 314 juta. Pengurangan anggaran tersebut merupakan dampak dari kebijakan pengalihan sebagian Dana Desa untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Jadi berkurang hingga Rp 400 juta. Pasti banyak yang dipangkas lah, seperti honor-honor guru ngaji, karena di desa itu kan banyak yang mengaji dengan tikar-tikar, itu (anggaran) tidak kita programkan lagi," ujar Zaiwan kepada Bangkapos.com, Kamis (15/1/2026).

Zaiwan menerangkan, pengurangan anggaran ini terpakasa membuat jajarannya menghapus sejumlah pos-pos pendanaan dalam sejumlah program.

Salah satunya yakni honor untuk petugas Dasawisma di masing-masing RT, yang memiliki tugas untuk mendata serta melakukan monitoring anak-anak kurang gizi ataupun stunting di daerahnya.

"Itu kuta hapus semuanya. Ada lagi anggaran untuk BLT (bantuan langsung tunai), yang semula rutin kamu berikan pada 35 orang, sebesar Rp 300 ribu, itu kami kurangi hanya untuk 25 orang saat ini," terangnya.

Menurutnya, situasi ini membuat pihaknya harus mencari cara lain agar ekonomi masyarakat berputar dengan baik.

Zaiwan memaparkan, inovasi yang terus dikembangkan itu termasuk pengoptimalan potensi wisata di Desa Namang.

"Kita ada wisata Hutan Pelawan, ada wisata Sawah Pelangi. Disitu ada kunjungan orang, kami ajak UMKM untuk berjualan, supaya mereka datang ke Desa Namang, uangnya juga jatuh ke Desa Namang juga," terangnya.

Dirinya menerangkan, pengelolaan sektor wisata akan terus dikmakimalkan sebagai sumber pedapatan asli desa, melalui kegiatan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Jadi Bumdes itu menata, sekian jumlah pedagangnya, ada iuran Rp 10 ribu atau Rp 20 ribu. Disitu ada untuk PAD Desa, ada untuk ketertiban, untuk kebersihannya juga," kata dia.

Untuk itu ia mengaku tidak ingin mempermasalahkan terlalu jauh kebijakan dari pusat tersebut dengan memilih mencari solusi terbaik.

"Alhamdulillah kalau untuk kami, mungkin niat pimpinan kita itu agar Pak Kades menciptakan potensi yang ada di Desa, untuk membangun Desa nya sendiri," pungkasnya. (Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)