RPJMD Tahap Akhir, Bapperida Sebut 2026 Pangkalpinang Prioritaskan SDM dan Pelayanan Publik

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2026 dengan fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan tata kelola pemerintahan, dengan pelayanan publik sebagai titik tekan utama.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pangkalpinang, Yan Rizana, mengatakan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini masih berada pada tahap rancangan akhir dan belum bisa dipublikasikan secara detail karena masih harus melalui proses pembahasan.

"RPJMD kita sekarang masih dalam tahapan rancangan akhir, ditargetkan Februari sudah kita Perda kan, jadi belum bisa kami ekspos secara penuh. Tapi kami bisa memberikan gambaran besar. Tahun 2026 merupakan tahap awal dengan tema Pangkalpinang Sejahtera melalui penguatan SDM dan tata kelola pemerintahan," kata Yan, kepada Bangkapos.com, Senin (19/1/2026).

Ia menjelaskan, prioritas pembangunan 2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga reformasi birokrasi.

Pada sektor pendidikan, Pemkot Pangkalpinang menargetkan setiap anak dan warga memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah mendorong masyarakat agar dapat menjaga kesehatan secara mandiri, terencana, dan berkelanjutan.

Salah satu kebijakan yang akan terus diperkuat adalah layanan berobat menggunakan BPJS Kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP.

"Tantangannya sekarang bagaimana menyelesaikan persoalan BPJS yang menunggak iuran, termasuk masyarakat yang KTP-nya di luar daerah. Prinsipnya, pelayanan kesehatan tetap harus berjalan, ini yang sedang kami formulasikan tahapannya," ujarnya.

Di bidang ekonomi, Pemkot Pangkalpinang juga menyiapkan strategi penciptaan stabilitas ekonomi makro yang kondusif bagi investasi dan daya saing daerah, sekaligus memperkuat ekonomi lokal agar lebih tangguh menghadapi persaingan global.

Penguatan kualitas tenaga kerja juga menjadi perhatian serius, terutama dalam menghadapi era digital. Salah satu langkah strategis yang tengah direncanakan adalah pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Pangkalpinang.

"Pangkalpinang belum memiliki BLK sendiri. BLK yang akan kita bangun nanti memiliki spesialisasi berbeda dengan BLK milik provinsi maupun di Belitung, supaya saling melengkapi dan tidak tumpang tindih," jelas Yan.

Selain itu, peningkatan kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik juga menjadi strategi utama. Penguatan birokrasi akan dilakukan melalui penerapan sistem dalam promosi dan penempatan jabatan, guna memastikan profesionalisme aparatur.

Di bidang sosial dan budaya, Pemkot Pangkalpinang mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran melalui penguatan nilai religius, budaya lokal, serta semangat kebersamaan dan gotong royong.

Untuk sektor lingkungan hidup, Yan menyebutkan bahwa arah kebijakan tersebut telah mulai dijalankan melalui program prioritas Wali Kota Pangkalpinang, salah satunya gerakan gotong royong setiap Jumat yang melibatkan partisipasi masyarakat.

"Wali kota memiliki 22 program prioritas dalam RPJMD, dan lingkungan hidup menjadi salah satu fokusnya. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan terus kita dorong," ujarnya.

Meski seluruh sektor dinilai penting, Yan menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Pangkalpinang.

"Kalau ditanya mana yang paling prioritas, sebetulnya semuanya prioritas. Tapi yang paling utama dan paling diharapkan masyarakat adalah pelayanan publik. Perencanaan ini nanti akan kita turunkan secara terukur melalui indikator kinerja utama di setiap OPD," pungkasnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)