Dana Desa Lubuk Pabrik Dipangkas Rp 800 Juta, Sejumlah Program Terancam Dihapus

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemangkasan Dana Desa oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 turut berdampak pada Pemerintah Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk, Kabupaten Bangka Tengah. Tahun ini, desa tersebut mengalami pengurangan anggaran yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Desa Lubuk Pabrik, Budi Chandra mengatakan, Dana Desa yang diterima pada 2026 hanya sebesar Rp 373 juta. Angka tersebut jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2025, terjadi pengurangan hingga sekitar Rp 800 juta.

Untuk itu dirinya menyebutkan tahun 2026 menjadi tantangan besar pagi para perangkat Desa, bahkan di seluruh Indonesia.

"Kalau merunut tahun 2025 kemarin, dana desa yang kami terima cukup besar, kurang lebih Rp 1,2 Miliar. Tahun 2026 ada pemangkasan signifikan, sekarang kami mendapatkan dana desa Rp 373 juta," kata Budi, kepada Bangkapos.com, Selasa (20/1/2026).

Budi menerangkan, meski begitu pihaknya akan berusaha melaksanakan rancangan pembangunan yang telah disusun sebelumnya meski dengan skala yang cukup kecil.

"Jadi kita mengambil skala-skala kecil. Mengingat anggaran tadi, kami akan mengutamakan pembangunan seperti gorong-gorong yang mungkin hanya menghabiskan belasan juga," tuturnya.

Akan tetali ia juga memastikan bakal menghapus sejumlah program, seperti program ketahanan pangan ataupun bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat sebagai penyesuaian.

"Untuk BLT ini sebenarnya kemarin setiap tahun, tapi mengingat anggaran yang sedikit, kita alihkan ke Dinsos dengan menurunkan Desil penerima. Tahun 2025 kemarin BLT itu kami alokasikan untuk 34 orang, masing-masing Rp 300 ribu per bulan. Jadi 2026 ini kami sudah ke Dinsos, untun bagaimana penyelesaiannya," sebutnya.

Disisi lain ia memastikan, Pemerintah Desa Lubuk Pabrik tetap menganggarkan pembayaran kader-kader pelayanan publik, seperti kader posyandu, namun dengan mengurangi jumlah pembayaran. 

"Tetap kita prioritaskan untuk yang kader ini, tapi kita batasi anggarannya. Sudah kami siapkan untuk 6 bulan saja, setelah itu kita serahkan ke Pemerintah Daerah melalui dinas terkait," ucapnya. (Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)