Keluhan Viral, Pemkab Basel Evaluasi Layanan Kesehatan, Program Berobat Gratis Tetap Jalan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas. Fokus utama pembenahan diarahkan pada aspek komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

Langkah ini diambil menyusul munculnya keluhan warga yang sempat viral di media sosial. Meski demikian, pemerintah memastikan program berobat gratis tetap berjalan tanpa kendala.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, dr Agus Pranawa, mengatakan keluhan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan bupati dan wakil bupati merupakan bentuk respons cepat terhadap laporan masyarakat.

“Setelah bupati dan wakil bupati turun langsung begitu ada keluhan di media sosial, mungkin dari pasien tidak memiliki akses ke rumah sakit maupun ke dinas kesehatan,” ujarnya kepada Bangkapos.com, Senin (30/3/2026).

Agus Pranawa menjelaskan, rumah sakit sebenarnya telah memiliki sistem manajemen komplain yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun, pemanfaatannya dinilai belum optimal sehingga keluhan lebih banyak disampaikan melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lokasi untuk menyelesaikan persoalan yang dilaporkan.

Menurutnya, hasil evaluasi pasca sidak menunjukkan perlunya perbaikan dalam komunikasi pelayanan. Ia menilai komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kesalahpahaman antara pasien dan tenaga kesehatan. Selain itu, pendekatan yang lebih terbuka dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Intinya memang komunikasi yang harus diperbaiki,” tegas Agus Pranawa.

Agus menambahkan, evaluasi ini menjadi bagian dari koreksi internal di lingkungan pelayanan kesehatan. Tenaga medis diminta untuk lebih responsif dan peduli terhadap kondisi pasien. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan pelayanan yang lebih humanis dan berkualitas.

Di sisi lain, ia memastikan bahwa program jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetap berjalan dengan baik. Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan masih dapat berobat menggunakan KTP atau Kartu Keluarga di fasilitas kesehatan. Kepastian ini disampaikan untuk menepis kekhawatiran masyarakat pasca munculnya keluhan pelayanan.

“Untuk sejauh ini program PBI masih aman, sampai sekarang masyarakat tinggal menggunakan KTP-nya atau KK ke fasilitas kesehatan,” ucapnya.

Namun, Agus menjelaskan bahwa terdapat prosedur yang harus diikuti dalam mengakses layanan rumah sakit, khususnya untuk pelayanan poli. Pasien tetap diwajibkan mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hal ini merupakan bagian dari sistem pelayanan berjenjang yang berlaku secara nasional.

Lebih lanjut, ia menyebut capaian jaminan kesehatan di Bangka Selatan saat ini mendekati target Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah daerah menargetkan 98 persen masyarakat telah terdaftar dalam program tersebut. Dengan capaian itu, masyarakat yang belum tercover tetap dapat menggunakan KTP untuk mendapatkan layanan gratis.

“Targetnya di Kabupaten Bangka Selatan 98 persen sudah tercover dengan UHC,” katanya.

Agus Pranawa mengimbau masyarakat agar tidak ragu mengakses layanan kesehatan yang tersedia. Pemerintah daerah memastikan seluruh warga tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Meski demikian, terdapat batasan jenis penyakit tertentu yang harus mengikuti mekanisme rujukan.

“Jadi semua penyakit boleh menggunakan KTP maupun KK, tetapi untuk ke rumah sakit harus ada penyakit tertentu di luar 155 penyakit yang tidak boleh langsung dirujuk,” ucap Kadinkes. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)