Rapat Forum Otda Kemendagri, Dessy Ayutrisna Usulkan Diklat untuk Pimpinan Daerah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengikuti kegiatan rembuk dan bincang-bincang otonomi daerah (otda) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (4/1/2026).

Dalam forum tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri meminta setiap kepala daerah untuk menyampaikan evaluasi kebutuhan serta kondisi aktual di masing-masing wilayah.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan terdapat 11 kabupaten/kota yang diundang dalam pertemuan tersebut, termasuk Pangkalpinang.

"Ditjen Otda meminta kami mengevaluasi kebutuhan daerah. Ada 11 kabupaten/kota yang hadir dalam Zoom hari ini," ujar Dessy kepada awak media usai kegiatan, Rabu (1/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Pemkot Pangkalpinang menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat.

Pertama, terkait belum adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pimpinan daerah di Pangkalpinang. Hal ini mengingat masa kepemimpinan saat ini baru berjalan sekitar lima bulan.

"Kami menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pelatihan atau diklat untuk pimpinan daerah, karena memang masa jabatan baru berjalan lima bulan lebih," jelasnya.

Selain itu, Pemkot Pangkalpinang juga menyoroti persoalan Transfer ke Daerah (TKD), khususnya terkait belanja pegawai yang dinilai menjadi tantangan hampir di seluruh daerah.

"Persoalan TKD, terutama belanja pegawai, juga menjadi keluhan yang sama dengan daerah lain," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pemkot Pangkalpinang kembali mengusulkan perubahan status wilayah menjadi kota kepulauan.

Usulan tersebut sebelumnya telah diajukan sejak 2024 ke Badan Informasi Geospasial, namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan.

"Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan, namun hanya Kota Pangkalpinang yang belum berstatus kota kepulauan. Ini sudah kami usulkan sejak 2024, tetapi belum ada respons," katanya.

Tak hanya itu, Pemkot Pangkalpinang juga mengajukan pengembangan kawasan peruntukan industri yang direncanakan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, hingga saat ini izin dari pemerintah pusat belum diterbitkan.

"Terkait kawasan peruntukan industri yang akan dikelola BUMD, izinnya juga masih dalam proses di pemerintah pusat," tambahnya.

Menurut Dessy, pihak Kemendagri menyampaikan bahwa sejumlah usulan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan, termasuk menunggu penunjukan pejabat direktur jenderal yang baru. Progresnya disebut telah mencapai sekitar 60 persen.