Stagnasi: Kurikulum Ironi dari Pulau Pongok

Oleh: Haiyudi - Penulis Kelahiran Pulau Pongok

DI tengah narasi pembangunan Republik Indonesia yang kerap digaungkan dari pusat hingga daerah, Pulau Pongok hadir sebagai ironi yang nyaris tak berubah dari tahun ke tahun. Jika konsistensi biasanya dipuji sebagai tanda kemajuan dan komitmen, maka Pulau Pongok menunjukkan jenis konsistensi yang berbeda: stagnasi. Sebuah pulau yang seolah membeku dalam waktu, di mana persoalan lama tidak pernah benar-benar diselesaikan, hanya dibiarkan menjadi bagian dari keseharian, memandangnya menjadi kebiasaan yang tidak berkesudahan.

Salah satu potret paling kasatmata dari stagnasi ini adalah kondisi infrastruktur jalan. Jalan yang seharusnya menjadi nadi penghubung aktivitas masyarakat justru tampil sebagai simbol kelalaian. Lubang-lubang menganga, permukaan yang rusak, dan minimnya perawatan menunjukkan bahwa perbaikan bukanlah prioritas. Ironisnya, kondisi ini bukanlah hal baru. Tahun berganti, keluhan tetap sama. Jalan-jalan di Pongok seperti sengaja dipertahankan dalam kondisi tidak layak, seolah menjadi monumen abadi dari ketidakpedulian.

Dalam satu kesempatan, penulis pernah berbincang dengan masyarakat setempat berkenaan dengan kondisi jalan saat ini. Salah satu dari mereka justru mengatakan bahwa seharusnya kita (masyarakat) bersyukur. Dibandingkan belasan tahun yang lalu, jalanan masih menggunakan tanah kuning, tanpa sentuhan kerikil dan aspal sama sekali. Hal ini ironi karena masyarakat justru membandingkan dengan masa lalu, bukan standar jalan yang layak dan seharusnya. Tidak banyak, penulis hanya dapat mengelus dada.

Lebih jauh lagi, fasilitas umum lainnya juga tidak luput dari kondisi serupa. Bangunan yang seharusnya melayani kebutuhan masyarakat tampak tidak terawat, bahkan beberapa nyaris tak berfungsi. Tidak ada kesan bahwa fasilitas tersebut pernah menjadi bagian dari perencanaan yang matang. Yang ada justru kesan pembiaran, seolah tanggung jawab berhenti pada tahap pembangunan fisik semata tanpa keberlanjutan dalam pemeliharaan.

Dalam konteks perekonomian, kondisi ini menjadi makin memprihatinkan. Pongok, yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor perikanan, justru tidak didukung oleh fasilitas dasar yang memadai. Ketiadaan pabrik es, misalnya, adalah bentuk nyata dari ketidaksinkronan antara potensi dan kebijakan. 

Nelayan membutuhkan es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan mereka, namun kebutuhan ini tidak pernah benar-benar dipenuhi. Akibatnya, nilai ekonomi hasil laut tidak maksimal, dan kesejahteraan masyarakat pun terhambat. 

Masalah air bersih juga menambah daftar panjang persoalan. Sistem air PAM yang seharusnya menjadi solusi justru tidak berfungsi dengan baik. Air yang tidak mengalir secara konsisten atau kualitas yang tidak layak pakai menunjukkan lemahnya pengelolaan.

Di tengah kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama, masyarakat Pongok kembali dipaksa beradaptasi dengan keterbatasan yang sebenarnya bisa dan sangat mungkin untuk dihindari. Pipa air hanya menjadi seonggok material tidak tepat sasaran. Keran air yang seharusnya basah kini menjadi karat sebab tidak dialiri air dengan semestinya.

Lebih ironis lagi adalah kondisi fasilitas MCK di tempat yang disebut-sebut sebagai objek wisata. Alih-alih menjadi sarana yang bersih dan layak, MCK tersebut justru berubah fungsi menjadi tempat tidur hewan. Gambaran ini bukan sekadar persoalan kebersihan, namun juga cerminan dari absennya pengelolaan dan rasa tanggung jawab. Bagaimana mungkin sebuah lokasi diklaim sebagai destinasi wisata jika fasilitas dasarnya saja diabaikan?

Objek wisata yang ada pun tidak menunjukkan tanda-tanda pengelolaan yang serius. Alih-alih berkembang menjadi daya tarik yang mampu meningkatkan ekonomi lokal, objek-objek tersebut tampak terbengkalai. Tidak ada inovasi, tidak ada perawatan, dan tidak ada strategi yang jelas. Wisata hanya menjadi label, bukan realitas.

Pongok hari ini bukan hanya tentang apa yang tidak ada, tetapi tentang apa yang tidak berubah. Konsistensi dalam hal ini seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat setempat termasuk penulis sendiri.

Tulisan ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menegaskan bahwa pembiaran bukanlah pilihan. Sekadar pengingat bahwa ada satu pulau yang harus diperhatikan. Ada tanggung jawab yang harus dijaga bersama.

Jika tidak ada langkah konkret dan terukur untuk memperbaiki keadaan, maka Pongok akan terus menjadi contoh bagaimana sebuah pulau kecil yang cantik dan potensial bisa terjebak dalam kurikulum dan siklus stagnasi tanpa akhir. Pertanyaannya sederhana: sampai kapan konsistensi ini akan dipertahankan? (*)