DPRD Kabupaten Bangka Selatan Desak Pemda Segera Susun Roadmap Hilirisasi Sawit

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mendorong pemerintah daerah segera menyusun roadmap alias peta jalan hilirisasi sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Penyusunan tersebut dinilai penting agar arah pengembangan industri berbasis kelapa sawit memiliki perencanaan yang jelas dan terukur.

Selain itu, roadmap menjadi acuan dalam menarik minat investor. Upaya ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kurniawan, bilang dalam perencanaan tersebut, DPRD menekankan perlunya penyediaan kawasan industri yang memadai serta kemudahan perizinan bagi investor.

Insentif juga dinilai perlu diberikan untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor hilir. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, peluang masuknya investor strategis diyakini akan semakin terbuka.

“Kita mendorong pemerintah daerah segera menyusun roadmap hilirisasi sawit yang terintegrasi,” kata dia kepada Bangkapos.com, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya roadmap yang disusun perlu dipresentasikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM.

Langkah ini dinilai penting sebagai pintu masuk untuk memfasilitasi investor strategis yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bangka Selatan. Dengan dukungan pusat, pengembangan industri sawit diyakini dapat berjalan lebih optimal.

Kurniawan menekankan pentingnya kemitraan antara perusahaan dan petani dalam pengembangan hilirisasi sawit. Kemitraan tersebut bertujuan agar manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi juga masyarakat. Dengan pola kerja sama yang adil, kesejahteraan petani ditargetkan dapat meningkat.

“Fokus kami DPRD juga menekankan pentingnya kemitraan antara perusahaan dan petani agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujar Kurniawan.

Sebagai bentuk komitmen, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam realisasi program hilirisasi sektor perkebunan.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata. DPRD juga akan terus memantau perkembangan investasi dan implementasi kebijakan di lapangan.

Ia menegaskan, jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, DPRD akan menjadikan isu hilirisasi sebagai agenda prioritas.

Fungsi pengawasan akan digunakan secara maksimal untuk mendorong percepatan kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan agar potensi besar sektor sawit tidak terbuang percuma.

“Kalau tidak ada langkah konkret, DPRD akan memastikan ini menjadi agenda prioritas dan kami akan gunakan fungsi pengawasan secara maksimal,” sebutnya.