BPS Babel Matangkan Sensus Ekonomi 2026 Lewat Rekonsiliasi Data Usaha

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui kegiatan rekonsiliasi data Statistical Business Register (SBR) guna memastikan validitas dan akurasi data usaha di daerah.

Kegiatan yang digelar di Aula BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (30/4/2026), ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), asosiasi, komunitas, hingga pelaku usaha.

Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugeng Arianto, menegaskan bahwa tahapan rekonsiliasi menjadi bagian krusial dalam menentukan kualitas hasil sensus. Menurutnya, akurasi data sejak awal akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir Sensus Ekonomi 2026.

"Akurasi pada tahap awal akan menentukan kualitas hasil akhir. Melalui rekonsiliasi ini, kita memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil aktivitas ekonomi di Bangka Belitung," ujar Sugeng dalam keynote speech-nya.

Ia menjelaskan, SBR merupakan direktori usaha yang menjadi fondasi utama dalam berbagai survei ekonomi yang dilakukan BPS. Selain itu, SBR juga berfungsi sebagai kerangka sampel dalam pelaksanaan sensus ekonomi mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, BPS juga menghadirkan narasumber dari internal, Bambang S. Yuwono. Ia menekankan bahwa SBR tidak hanya dimanfaatkan sebagai basis data internal, tetapi juga sebagai wadah integrasi data lintas sektor.

"SBR dapat menjadi sarana integrasi berbagai sumber data antar-OPD yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perencanaan, monitoring, hingga evaluasi pembangunan ekonomi daerah," jelas Bambang.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arie Primajaya, menyoroti pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Data UMKM (SIDAYA) dalam mendukung validitas data. Menurutnya, data UMKM yang terkelola dengan baik mampu memberikan gambaran nyata terkait persebaran dan perkembangan usaha di daerah.

Dari sisi perizinan, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP, Ermedi, menyampaikan bahwa sistem Online Single Submission (OSS) turut berperan sebagai instrumen validasi silang.

"Data OSS membantu memastikan kesesuaian antara status perizinan usaha dengan kondisi operasional di lapangan," ungkapnya.

Melalui rekonsiliasi ini, BPS berhasil mengonsolidasikan berbagai sumber data administratif untuk menyusun database prelist, yakni daftar awal unit usaha yang akan menjadi acuan utama petugas sensus saat melakukan pendataan di lapangan.

Daftar tersebut mencakup seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. 

Partisipasi tersebut, terutama dalam memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi nyata, dinilai sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)