Pemkab Bangka Selatan Perketat Pengawasan Presensi Digital ASN

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menyalahgunakan teknologi informasi untuk memanipulasi sistem presensi digital.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih adanya potensi celah penyalahgunaan teknologi seperti penggunaan fake Global Positioning System (GPS) atau titik koordinat palsu hingga manipulasi data kehadiran melalui perangkat tertentu.

Meski demikian, sistem presensi yang digunakan pemerintah daerah disebut mampu mendeteksi berbagai bentuk anomali data maupun aktivitas mencurigakan dari pengguna.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan, Yuri Siswanto mengatakan, seluruh ASN diminta menggunakan sistem presensi sesuai aturan yang berlaku.

“Kami imbau agar setiap ASN melaksanakan presensi menggunakan sistem yang kita gunakan sesuai aturan,” kata Yuri Siswantokepada Bangkapos.com, Kamis (7/5/2026).

Yuri Siswanto menjelaskan, sistem presensi digital yang digunakan pemerintah daerah telah menampung berbagai kebutuhan administrasi pegawai, termasuk izin maupun ketidakhadiran ASN. Dengan sistem tersebut, proses administrasi dinilai lebih praktis dan terdokumentasi secara elektronik. Pemerintah berharap seluruh ASN dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam penggunaan aplikasi presensi digital.

“Karena dalam sistem ini sudah menampung kalau ada izin dan lain sebagainya semua sudah dalam digital, sesuai aturan,” ujarnya.

Baca juga: Presensi ASN di Bangka Selatan Terintegrasi BKN, Fake GPS Mudah Terdeteksi

Ia menegaskan penyalahgunaan teknologi informasi untuk mengakali sistem presensi tetap dapat terdeteksi oleh sistem pengawasan digital yang digunakan pemerintah daerah. Berbagai bentuk manipulasi, termasuk penggunaan fake GPS maupun rekayasa data kehadiran, disebut akan terbaca sebagai data anomali dalam sistem. Data tersebut nantinya dapat ditelusuri lebih lanjut oleh pengelola kepegawaian.

“Kita imbau agar setiap pegawai tidak menyalahgunakan teknologi informasi untuk mengakali sistem karena akan tetap terdeteksi,” ucap Yuri Siswanto.

Adapun saat ini lanjut dia, sistem presensi yang digunakan Pemkab Bangka Selatan merupakan aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aplikasi tersebut bernama Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) dan telah terhubung dengan platform ASN Digital milik pemerintah pusat. Penerapan sistem digital itu sudah berlangsung sejak tahun 2023 menggantikan metode manual menggunakan fingerprint maupun face id di masing-masing kantor.

Selain pengawasan, Pemkab Bangka Selatan mulai menyiapkan pengembangan sistem presensi yang akan dikoneksikan dengan perhitungan keuangan pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pengembangan tersebut saat ini masih menjadi pembahasan antara Diskominfo dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD). Integrasi sistem membutuhkan pendalaman teknis dan dukungan anggaran agar dapat diterapkan secara optimal.

“Pembahasan sudah dilakukan, tetapi mengintegrasikan sistem yang butuh pendalaman dan anggaran,” sebutnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)