Belanja Modal Baru 8 Persen, DPRD Bangka Selatan Desak Pemda Percepat Pelaksanaan Program

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung didesak untuk segera mempercepat pelaksanaan pembangunan agar serapan anggaran 2026 lebih optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun. 

Desakan itu berdasarkan dalam rapat evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang digelar Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rendahnya realisasi belanja modal dinilai belum sejalan dengan target percepatan pembangunan daerah.

Wakil Ketua I DPRD Bangka Selatan, Kamarudin, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Percepatan tersebut penting agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran. Realisasi pembangunan akan berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya meminta kepada Pemerintah Daerah Bangka Selatan untuk segera melakukan percepatan pembangunan dalam rangka optimalisasi serapan anggaran tahun 2026,” kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya DPRD turut memberikan apresiasi kepada TAPD Kabupaten Bangka Selatan atas capaian realisasi pendapatan daerah hingga April 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi penerimaan APBD sudah mencapai 34 persen dan dinilai cukup baik pada awal tahun anggaran.

DPRD menilai capaian itu menjadi indikator positif bahwa target pendapatan daerah hingga akhir tahun berpotensi tercapai. Jika angka ini berkelanjutan maka target pendapatan sampai akhir tahun dapat dipastikan tercapai dengan baik.

Meski demikian, DPRD memberikan atensi realisasi belanja daerah yang baru mencapai 27 persen dan masih didominasi belanja rutin. Percepatan pembangunan seharusnya sudah terlihat signifikan pada triwulan kedua, terutama untuk belanja modal yang berkaitan langsung dengan proyek fisik dan kebutuhan masyarakat.

Namun berdasarkan laporan TAPD, hingga akhir April 2026 realisasi belanja modal baru mencapai 8 persen, sedangkan belanja hibah masih berada di angka nol persen.

“Agar percepatan pembangunan dapat tercapai seharusnya pada triwulan kedua sudah dilakukan progres pembangunan pada angka 40 persen dari belanja modal,” tegas Kamarudin.

Di sisi lain sambung dia, DPRD meminta pemerintah daerah lebih memprioritaskan program yang memiliki urgensi tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur transportasi dan jalan kabupaten.

Pada sektor kesehatan, DPRD menilai peningkatan sarana pelayanan di RSUD maupun puskesmas perlu segera dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pasien rawat inap dan rawat jalan. Percepatan pembangunan ini harus segera dilakukan dan lebih memperhatikan sisi urgensi yang berdampak positif langsung kepada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kondisi Mobile Bridge Pelabuhan Penyeberangan Sadai yang dinilai memprihatinkan dan perlu segera diperbaiki. Namun sebelum perbaikan dilakukan, pemerintah daerah diminta menetapkan lokasi alternatif sandar kapal ro-ro agar aktivitas transportasi tetap berjalan normal.

Jalur penyeberangan Sadai–Tanjung Pandan dan Sadai–Tanjung Gading dinilai memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang.

“Pemerintah daerah perlu menetapkan tempat sandar kapal ro-ro alternatif agar kegiatan transportasi tetap beroperasi secara berkelanjutan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja,” ucapnya.