Warga Desa Cupat Datangi Kantor Desa, Tagih Janji Kompensasi dari Kapal Isap

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sejumlah warga Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Bangka Barat, berkumpul menyampaikan aspirasi terkait kompensasi dari aktivitas pertambangan kapal isap.

Masyarakat yang terdiri dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu itu datang ke Balai Desa Cupat untuk menagih janji kompensasi yang belum diterima, Jumat (8/5/2026).

Melalui musyawarah bersama Kepala Desa (Kades), Pengawas KIP (Waskip) PT Timah Tbk, dan unsur kepolisian, warga menyampaikan tuntutan terkait sejumlah kompensasi yang belum diterima.

Menurut warga, kompensasi yang dimaksud sesuai dengan perjanjian awal kepada pihak KIP yang ingin beroperasi atau bekerja mencari timah di laut Desa Cupat.

Namun, pada kesempatan itu, pihak KIP tidak hadir dalam musyawarah meskipun sudah diundang oleh pihak desa.

Herman, warga Desa Cupat, menjelaskan bahwa ada tiga KIP yang belum menuntaskan pemberian kompensasi kepada masyarakat untuk tahun 2026.

Tiga KIP yang dimaksud yakni KIP Paramruay 3, KIP Sentosa, dan KIP Kim Hin. Ketiga KIP tersebut belum membayarkan kompensasi uang masjid.

“Kompensasi ke desa itu kan meliputi tiga (jenis-red), sesuai dengan kesepakatan bersama,” kata Herman.

Adapun tiga jenis kompensasi tersebut yakni kompensasi uang senilai Rp20 juta untuk pemerintah desa yang masuk ke APBDes, diberikan satu kali ketika KIP pertama kali masuk dan bekerja di laut Desa Cupat.

Kemudian, kompensasi ke masjid senilai Rp500 per kilogram dari hasil produksi. Lalu, terakhir kompensasi untuk masyarakat dan nelayan senilai Rp3.000 per kilogram dari hasil produksi.

“Kalau untuk yang Rp3.000 itu Alhamdulillah sudah (diberikan ke masyarakat-red), ada semua laporan duit masuknya,” jelasnya.

Total, ada sekitar 1.700-an KK masyarakat Desa Cupat yang mendapatkan kompensasi tersebut.

Namun, yang menjadi persoalan adalah kompensasi uang masjid yang belum dibayarkan oleh tiga KIP tersebut sepanjang tahun 2026.

Termasuk pula satu KIP yakni Paramruay 3 yang belum membayar uang kompensasi senilai Rp20 juta ketika baru masuk dan bekerja.

“Yang Rp500 itu yang belum, katanya sih belum, kami enggak tahu,” ungkapnya.