Manajemen PT GML Akan Datang Bila Dipanggil DPRD Bangka Bahas Terkait Rencana PHK Pegawai

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ruang tengah Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Bangka, tiba-tiba ramai didatangi awak media, pada Rabu (13/5/2026) siang.

Kedatangan awak media tersebut tak lain, meliput pertemuan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka dengan pihak perusahaan.

Pertemuan digelar cukup lama, terutama arahan Bupati Bangka terhadap perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Bangka.

Menariknya, setelah pertemuan digelar awak media menyoroti salah satu perwakilan perusahaan yang hadir di audiensi tersebut.

Perusahaan itu, perwakilan dari manajemen PT GML yang saat itu dihadiri bagian HR yaitu Rosa dan beberapa orangnnya.

Saat awak media meminta tanggapan soal adanya rencana PHK massal terhadap karyawan, Rosa malah irit bicara dan hanya mau jawab pertanyaaan awak media soal audiensi dengan Pemkab Bangka.

"Kalau masalah ini (CSR) saya jawab, tapi masalah lain tidak," ucap Rosa sembari berjalan.

Bahkan jurnalis Bangkapos.com pun kembali melontarkan pertanyaan, soal rencana DPRD Kabupaten Bangka untuk memanggil pimpinan perusahaan dan Rosa hanya memilih tersenyum.

"Itu beda lagi pak, ini kan kita bahas CSR ya. Nanti lain lagi pak, pasti datang (dipanggil)," ucapnya sembari meninggalkan awak media.

Untuk diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, Jumadi, memberikan respons keras terkait rencana kebijakan PT GML yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap ratusan tenaga kerja di sektor keamanan (security).

Langkah perusahaan ini dinilai tidak adil dan berpotensi memicu gejolak sosial di masyarakat, setelah pihaknya menerima laporan dari Serikat Pekerja terkait rencana perampingan karyawan tetap yang rencananya akan digantikan oleh tenaga outsourcing.

"Kami sudah menerima surat dari Serikat Pekerja. DPRD Bangka akan segera memanggil manajemen PT GML untuk memberikan klarifikasi dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada awal Juni 2026 mendatang," ungkap Jumadi kepada Bangkapos.com, Senin (11/5/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, PT GML beralasan kebijakan PHK ini diambil akibat tingginya intensitas aksi demonstrasi masyarakat terkait tuntutan kewajiban plasma 20 persen.

Termasuk masalah keamanan berupa maraknya pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan. Jumadi menilai alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk memecat karyawan tetap.

Terlebih, para pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan tersebut merupakan warga lokal yang berasal dari delapan desa di sekitar wilayah operasional perusahaan.