Tantangan Humas di Era Post–truth 

Oleh: Tonghari (Yaknan) - Pranata Humas IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

PROFESI hubungan masyarakat (humas) tidak lagi hanya bertugas menyampaikan pesan saja di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi digital saat ini. Kini, tantangan terbesarnya adalah menjaga kepercayaan publik di tengah era post-truth, sebuah masa di mana emosi dan opini pribadi sering kali dianggap lebih valid daripada fakta objektif.

Era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berlangsung dan berkembang begitu cepat dan makin canggih, dimulai antara lain dari penemuan bluetooth (2001), Mozilla (2002), Skype (2003), MySpace (2003), Facebook (2004), Youtube (2005), Twitter (2006), Apple iPhone (2007),  Google Android (2008),  Apple iPad (2010), Instagram (2010), Google Glass (2012), Google Driverless Car (2012),  Sophia the artificial intelligence robot (2015), Tesla Model 3 (2016), ke depan diprediksi akan terus berkembang inovasi teknologi baru lainnya. (setkab.go.id 2018).

Ditambah lagi keragaman karakter generasinya, antara yang native digital dan imigran digital, antara generasi baby boomers dengan generasi X serta gen Z. Mereka ada yang tumbuh dengan kultur sangat egaliter-liberal dan ada pula yang besar dalam lingkungan feodal dan paternalistik.

Apa itu era post-truth?

Istilah post-truth pertama kali populer pada tahun 2016 saat Oxford Dictionaries menetapkannya sebagai "Word of the Year". Era ini ditandai dengan maraknya misinformasi, hoaks, dan manipulasi opini publik terutama melalui media sosial. Informasi yang menyentuh sisi emosional lebih cepat dipercaya dan disebarkan, meskipun belum tentu benar (Ball, 2017).

Dalam situasi seperti ini, tugas humas bukan sekadar "mengabarkan", tetapi juga memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar bisa dipercaya, dapat diverifikasi, dan tetap relevan. Tugas humas hari ini mungkin lebih rumit dari sebelumnya, tetapi justru lebih bermakna. Di tengah krisis kepercayaan dan ledakan informasi, humas bisa menjadi cahaya kecil yang menjaga agar warga tetap punya pegangan.

Humas memiliki peran yang sangat strategis menjadi penjaga akal sehat bangsa. Kita memang tidak bisa membungkam semua hoaks. Tetapi kita bisa menyuarakan kebenaran dengan cara yang jujur, dekat, dan mudah dipahami. 

Karena pada akhirnya, narasi yang bertahan bukanlah yang paling viral, tetapi yang paling dipercaya. Dan kepercayaan hanya bisa tumbuh dari komunikasi yang konsisten, transparan, dan manusiawi.

Tantangan lainnya adalah polarisasi opini publik. Perbedaan pandangan yang tajam membuat pesan humas berpotensi ditafsirkan secara bias oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus lebih adaptif, inklusif, dan mempertimbangkan sensitivitas sosial yang ada.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga menuntut humas untuk memiliki literasi digital yang tinggi. Kemampuan memanfaatkan data, memahami algoritma media sosial, serta mengelola krisis digital menjadi kompetensi yang tidak bisa diabaikan.

Mencermati perkembangan sosial media dan fenomena post-truth yang berkembang akhir-akhir ini, menjadikan media sosial sangat berperan mempercepat mengalirnya informasi, makin berlimpah ruahnya informasi yang berseliweran di ruang publik, yang tidak selalu berdasarkan fakta, makin tipis batas pembenaran dan kebenaran, untuk itu diperlukan kesiapan yang matang dari masyarakat dalam memanfaatkan media sosial, gerakan bijak bermedia sosial di Indonesia perlu terus digelorakan.

Pada akhirnya, tantangan humas di era post-truth bukan hanya soal menyampaikan kebenaran, tetapi juga bagaimana membuat kebenaran tersebut dipercaya dan diterima oleh publik. Humas harus mampu menjadi penjaga integritas informasi sekaligus membangun hubungan yang autentik dengan masyarakat.

Terdapat hal yang baik dalam membangun hubungan komunikasi antara humas dengan masyarakatnya, terutama pada era post-truth saat ini. Hal tersebut dapat memberikan hubungan yang kuat melalui pemanfaatan komponen komunikasi yang dua arah kepada publiknya sehingga mampu membantu mengingatkan kepada setiap humas terhadap beragam potensi konflik maupun bias informasi yang sering kali dialami oleh penerima pesan agar tidak menjadi krisis komunikasi makin besar.

Dengan memiliki hubungan dan saluran komunikasi yang kuat, maka pemerintah sebagai komunikator pesan dapat secara langsung hadir untuk lebih cepat, responsif, kreaktif, dan adapatif terhadap publik yang memiliki hambatan dalam menyaring informasi yang benar maupun yang palsu sehingga bias komunikasi yang terjadi tidak menjadi lebih besar, bahkan diharapkan publik dapat bijak untuk menyaring berita yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan juga tidak segan untuk mengklarifikasikannya kepada pemerintah jika diperlukan.

Melalui literasi digital diharapkan akan terbangun budaya bijak bermedsos, meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang dilengkapi karakter yang kuat dengan kemampuan menetapkan skala prioritas,  dan berpikir jauh ke depan yang akan sangat membantu dalam menghindari terkurasnya energi untuk menanggapi hal-hal yang tidak prinsip, sekaligus merupakan amunisi utama yang dapat digunakan untuk menyikapi fenomena post-truth agar tidak kontraproduktif terhadap cita-cita merajut kebinekaan Indonesia, dan membangun sinergisitas meningkatkan daya saing bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih. (*)