Kamis, 21 Mei 2026

Berita Bangka Selatan

Perhatian Presiden dan Kapolri, Polisi Basel Perangi Mafia Solar Subsidi di Laut Penutuk

Polres Bangka Selatan meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi yang marak terjadi melalui jalur laut. ..

Tayang:
Bangkapos.com/Cepi Marlianto/Cepi Marlianto
BBM SUBSIDI -- Kapolres Bangka Selatan, AKBP Agus Arif Wijayanto bersama jajaran ketika menunjukan barang bukti BBM subsidi di Gudang Barang Bukti Polres setempat, Selasa (19/5/2026). Total terdapat enam ton solar subsidi yang diduga akan diselundupkan. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Bangka Selatan menjadi perhatian serius aparat kepolisian menyusul maraknya dugaan praktik pengangkutan ilegal melalui jalur laut. Polres Bangka Selatan memastikan akan memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan solar subsidi yang dinilai merugikan masyarakat dan negara.

Kapolres Bangka Selatan, AKBP Agus Arif Wijayanto mengatakan, persoalan penyalahgunaan BBM subsidi saat ini telah menjadi perhatian pemerintah pusat hingga institusi Polri. Pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi terus diperketat guna mencegah terjadinya praktik penimbunan maupun perdagangan ilegal. Polres Bangka Selatan memastikan akan terus melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi di wilayah hukumnya.

“Terkait penyalahgunaan BBM subsidi ini sudah menjadi perhatian Bapak Presiden dan Bapak Kapolri,” ujar AKBP Agus Arif Wijayanto kepada Bangkapos.com, Rabu (20/5/2026).

Agus Arif Wijayanto mengungkapkan, komitmen Polres Bangka Selatan tidak hanya fokus pada penindakan kasus BBM subsidi ilegal, tetapi juga terhadap aktivitas penyelundupan timah yang merugikan negara. Menurutnya, aparat kepolisian akan terus meningkatkan patroli serta pengawasan di wilayah perairan yang rawan dijadikan jalur distribusi ilegal. Kerja sama lintas satuan, termasuk Satreskrim dan Satpolair, disebut menjadi langkah penting untuk menekan praktik kejahatan ekonomi tersebut.

Baca juga: Polres Basel Dalami Dugaan Keterlibatan SPBN dalam Kasus Solar Subsidi Ilegal

Kapolres menjelaskan harga BBM jenis solar subsidi sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga distribusinya harus dijaga agar tidak diselewengkan. Apabila praktik penyalahgunaan terus terjadi, kondisi tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi ketersediaan serta distribusi BBM subsidi di lapangan. Dampak terbesar dari penyalahgunaan itu akan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada BBM subsidi.

“Kami dari Polres Bangka Selatan akan terus berkomitmen memerangi segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi dan penyelundupan timah,” tegas Kapolres.

BBM SUBSIDI -- Kapolres Bangka Selatan, AKBP Agus Arif Wijayanto bersama jajaran ketika menunjukan barang bukti BBM subsidi di Gudang Barang Bukti Polres setempat, Selasa (19/5/2026). Total terdapat enam ton solar subsidi yang diduga akan diselundupkan.
BBM SUBSIDI -- Kapolres Bangka Selatan, AKBP Agus Arif Wijayanto bersama jajaran ketika menunjukan barang bukti BBM subsidi di Gudang Barang Bukti Polres setempat, Selasa (19/5/2026). Total terdapat enam ton solar subsidi yang diduga akan diselundupkan. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto/Cepi Marlianto)

Dalam kasus terbaru sambung dia, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyalahgunaan dan pendistribusian BBM subsidi jenis solar di perairan Laut Penutuk, Kecamatan Lepar. Dalam kasus itu enam ton BBM subsidi berhasil diamankan dengan nilai kurang lebih diperkirakan mencapai Rp40,8 juta berdasarkan harga subsidi Rp6.800 per liter. Seorang kapten kapal yakni HRT alias ADS (48) warga Desa Celagen, Kecamatan Kepulauan Pongok ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga memperoleh solar subsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok. Ia menambahkan nelayan menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak apabila pasokan solar subsidi terganggu akibat praktik ilegal.

Ketersediaan BBM subsidi dinilai sangat penting bagi nelayan untuk menunjang aktivitas melaut dan menjaga keberlangsungan mata pencaharian mereka sehari-hari. Karena itu, aparat kepolisian meminta seluruh pihak ikut mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun bisnis ilegal.

“Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus berlangsung, tentu akan mempengaruhi distribusi solar subsidi kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan,” ungkapnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved