Harga Sawit Jatuh Gegara Ekspor Lewat BUMN, DPRD Bateng Minta Pemda Perketat Pengawasan Harga Sawit

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Batianus menyampaikan, hal itu harus dilakukan usai anjloknya harga TBS Kelapa Sawit dalam beberapa waktu terakhir.

Batianus menduga anjloknya harga sawit diduga terkait rencana kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN. Karenanya ia meminta pemerintah daerah aktif melakukan pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit (PKS) agar tidak memanfaatkan situasi untuk menekan harga di tingkat petani.

“Perusahaan jangan berlindung di balik kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga. Jadi harus ada pengawasan,” ujar Batianus, Selasa (26/5/26).

Menurut Batianus, jika kondisi ini terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan petani sawit, tetapi juga bisa memukul perekonomian masyarakat secara umum.

"Menurunnya pendapatan petani dikhawatirkan akan berdampak pada daya beli warga, terutama menjelang Lebaran dan tahun ajaran baru," tambahnya.

Selain harga TBS yang turun, ia menerangkan para petani juga banyak mengeluhkan tingginya harga pupuk non-subsidi. Kondisi itu dinilai dapat membuat biaya produksi semakin berat dan berpotensi menyebabkan kebun tidak terawat.

"Jadi Dinas terkait harus melakukan pengawasan ketat, agar para petani dan masyarakat tidak dirugikan," ucapnya.

Terakhir ia menerangkan waktu dekat, DPRD bersama Komisi II juga akan memanggil pihak PKS, OPD terkait, dan pemerintah daerah guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)