Harga TBS Sawit di Babel Terjun Bebas, APKASINDO Bakal Sampaikan Aspirasi ke DPRD

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dikeluhkan para petani karena harga dinilai terjun bebas baik di tingkat pabrik maupun petani.

Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Bangka Belitung, Jamaludin, mengatakan, harga TBS di tingkat pabrik saat ini berkisar Rp2.070 hingga Rp2.250 per kilogram. Sementara harga di tingkat petani hanya berada di kisaran Rp1.700 hingga Rp1.750 per kilogram.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat, Apkasindo Babel bakal melakukan rapat dengar pendapat (RDP) digelar pada 2 Juni pukul 10.00 WIB di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

"Kita ingin bicarakan penurunan harga TBS ini, karena ini kebijakan pemerintah pusat. DPRD Babel menanyakan perkembangan di tingkat petani, di enam kabupaten, kita sampaikan ke provinsi," kata Jamaludin kepada Bangkapos.com, Kamis (28/5/2026).

Abkasindo berharap harga TBS kembali stabil. Mereka meminta DPRD dan Pemprov Babel menyampaikan kondisi anjloknya harga sawit, kepada pemerintah pusat karena saat ini harga dinilai terus terjun bebas.

"Kita ingin pemerintah dapat menstabilkan kembali harganya, kami ingin menyampaikan aspirasi kami. Karena harga terjun bebas, dan Pemprov Babel dapat menyampaikan ke pemerintah pusat," harapnya.

Mereka menilai kebijakan ekspor, bakal dilakukan melalui satu pintu di bawah Danantara, berdampak pada turunnya harga TBS kelapa sawit.

"Kami minta normal lagi, karena para petani mengeluh semua, bagaimana caranya, harga dapat seperti semula, yang dilakukan ekportir sebelumnya, kembali semula jangan dengan ini tambah turun," tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menyoroti anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Bangka Belitung.

Ia mengatakan, penurunan harga buah terjadi secara tiba-tiba dan diduga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan setelah muncul wacana kebijakan ekspor melalui satu pintu BUMN.

"Terjadi seketika, kami melihat, persoalanya apa yang menjadi aturan baru. Karena aturan ekspor satu pintu itu kan baru dilaksanakan per 1 Januari 2027," kata Eddy Iskandar kepada Bangkapos.com, Selasa (26/5/2026) di kantor DPRD Babel.

Dia mengatakan, saat ini proses masih berjalan seperti biasa. Dari kementerian, meminta dinas terkait untuk berkoordinasi ke pabrik-pabrik terkait. Melakukan mitigasi, serta pengecekan ke sejumlah pabrik, terkait penyebab turunya harga.

"Karena mengatakan tangki penuh atau tidak, harus dilihat. Sehingga tidak menerima buah dari masyarakat. Jangan sampai pabrik mengambil keuntungan di dalam kondisi saat terjadinya perubahan ini,"kata politisi Golkar ini.

Eddy menegaskan, pemerintah tidak boleh kalah oleh segelintir pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat dari situasi tersebut.

"Pemerintah tentu tidak boleh kalah, dari segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan sesaat seperti itu. Harus diutamakan kepentingan lebih besar ekonomi masyarakat dan daerah.

Pemerintah daerah segera bentuk tim gabungan melibatkan APH, melihat kondisi ini, harga yang telah disepakati harus dijalankan," tutupnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)