Ahmad Sahroni Dicopot dari Komisi III DPR Usai Sebut Rakyat Tolol, Berikut Rekam Jejaknya

BANGKAPOS.COM - Ahmad Sahroni dicopot dari Komisi III DPR RI sebagai Wakil Ketua.

Pencopotan Ahmad Sahroni tersebut dilakukan usai viral pernyataannya menyebut rakyat tolol.

Dari surat dengan Kop Partai NasDem pada Jumat (29/8/2025) dijelaskan bahwa NasDem mengadakan Rapat Pimpinan Fraksi Partai NasDem. 

Dari hasil rapat tersebut, pimpinan fraksi Partai NasDem sepakat mencopot Ahmad Sahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI. 

Dengan begitu, Sahroni kini hanya menjadi anggota Komisi I DPR RI. 

Pengganti posisi Sahroni di jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI yakni H Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya anggota Komisi IV DPR RI.

Pergantian itu mulai berlaku Jumat (29/8/2025). 

Surat itu pun sudah ditembuskan ke Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi I, III, dan IV serta Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI. 

Rekam Jejak Ahmad Sahroni

Ahmad Sahroni adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Ia lahir di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 8 Agustus 1977.

Ahmad Sahroni sebenarnya berasal dari keluarga sederhana.

Ibunya dahulu merupakan penjual nasi Padang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Masa kecilnya diwarnai dengan berbagai pekerjaan sambilan untuk membantu ekonomi keluarga.

Ia pernah menjadi tukang semir sepatu, ojek payung, sopir antar jemput anak sekolah, serta staf operasional di perusahaan bahan bakar minyak.

Karier bisnisnya berkembang pesat; ia pernah menjabat sebagai direktur utama beberapa perusahaan, mengelola usaha pengangkutan bahan bakar minyak dengan beberapa kapal tongkang, dan juga merambah bisnis properti.

Ahmad Sahroni dikenal sebagai "crazy rich" Tanjung Priok sekaligus penggemar otomotif.

Ia menjadi pendiri dan presiden Brotherhood Club Indonesia dan ketua Ferrari Owner's Club Indonesia.

Soal karier politiknya, ia bergabung dengan Partai NasDem tahun 2013.

Kala itu Ahmad Sahroni berhasil menjadi anggota DPR RI sejak pemilu 2014 mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta III.

Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR periode 2019–2024 yang menangani bidang hukum, HAM, dan keamanan.

Pada November 2021, ia ditunjuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Ketua Pelaksana Formula E 2022.

Di partainya, ia menjabat Bendahara Umum DPP NasDem sejak 2019 hingga kini.

Pendidikan Ahmad Sahroni mencakup S-1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa (2009), S-2 di Stikom InterStudi (2020), dan doktor ilmu hukum di Universitas Borobudur Jakarta (2024).

Ahmad Sahroni Dicopot dari Komisi III DPR

Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dimutasi dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim membenarkan dan menyebut hal tersebut bagian dari rotasi.

Ia menjelaskan, Sahroni tidaklah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III. Klaimnya, rotasi tersebut bagian dari penyegaran di komisi tersebut.

"Tidak ada pencopotan, hanya penyegaran," ujar Hermawi kepada Kompas.com, Jumat (29/8/2025).

Kompas.com menanyakan apakah rotasi tersebut berkaitan dengan pernyataan Sahroni soal "orang paling tolol sedunia", Hermawi membantah hal tersebut.

"Rotasi biasa saja," kata Hermawi.

Diketahui, Sahroni menjadi salah satu anggota DPR yang disorot publik akibat pernyataannya beberapa waktu belakangan.

Salah satunya saat Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru.

Ia bahkan ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol.

Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencacai maki dan komplain.

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia."

"Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Usai pernyataannya viral, Ahmad Sahroni menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI.

Ia mengeklaim, pernyataan "orang tolol sedunia" yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan.

“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” ujar Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/8/2025).

“Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue,” imbuh dia.

Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat.

Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota.

“Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan."

"Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis,” tutur Sahroni.

“Maka itu enggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” ujar dia.

Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia yang kerap dijadikan rujukan dalam wacana pembubaran DPR.

Misalnya, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah berusaha membubarkan DPR tetapi gagal, sementara Presiden Soekarno berhasil mengeluarkan dekrit pembubaran DPR karena konflik dengan parlemen kala itu.

“Akhirnya diikutsertakan masalah ada Gus Dur dulu mau bubarin DPR. Toh enggak kejadian, malah almarhum Gus Dur yang diturunin."

"Zaman dulu Bung Karno misalnya membuat dekrit pembubaran DPR, itu terjadi karena presiden dan DPR tidak sama. Maka itulah setelah dibubarin, dibentuk kembali,” kata Sahroni.

Sahroni mengingatkan, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali.

“Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata,” ujar Sahroni.

Politikus Partai Nasdem itu pun meyakini bahwa seruan pembubaran DPR ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang belum memahami detail dinamika kerja lembaga perwakilan rakyat.

“Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya, dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, seribu sayang, kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, bubarin DPR,” kata Sahroni.

(Bangkapos.com/Kompas.com/Wartakotalive.com)