Rekam Jejak Ahmad Sahroni Tukang Semir Sepatu jadi Anggota DPR, Kini Dicopot dari Komisi III

BANGKAPOS.COM -- Berikut ini rekam jejak mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya usai sebut rakyat tolol.

Dicopot dari jabatan, Sahroni kini hanya menjadi anggota Komisi I DPR RI. 

Sebelum menjadi anggota DPR, Ahmad Sahroni memiliki rekam jejak yang panjang terkait kehidupannya.

Siapa sangka, kader partai NasDem itu dulunya adalah seorang tukang semir sepatu.

Ia lahir di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 8 Agustus 1977.

Ahmad Sahroni sebenarnya berasal dari keluarga sederhana.

Ibunya dahulu merupakan penjual nasi Padang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Masa kecilnya diwarnai dengan berbagai pekerjaan sambilan untuk membantu ekonomi keluarga.

Ia pernah menjadi tukang semir sepatu, ojek payung, sopir antar jemput anak sekolah, serta staf operasional di perusahaan bahan bakar minyak.

Karier bisnisnya berkembang pesat; ia pernah menjabat sebagai direktur utama beberapa perusahaan, mengelola usaha pengangkutan bahan bakar minyak dengan beberapa kapal tongkang, dan juga merambah bisnis properti.

Ahmad Sahroni dikenal sebagai "crazy rich" Tanjung Priok sekaligus penggemar otomotif.

Ia menjadi pendiri dan presiden Brotherhood Club Indonesia dan ketua Ferrari Owner's Club Indonesia.

Soal karier politiknya, ia bergabung dengan Partai NasDem tahun 2013.

Kala itu Ahmad Sahroni berhasil menjadi anggota DPR RI sejak pemilu 2014 mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta III.

Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR periode 2019–2024 yang menangani bidang hukum, HAM, dan keamanan.

Pada November 2021, ia ditunjuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Ketua Pelaksana Formula E 2022.

Di partainya, ia menjabat Bendahara Umum DPP NasDem sejak 2019 hingga kini.

Pendidikan Ahmad Sahroni mencakup S-1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa (2009), S-2 di Stikom InterStudi (2020), dan doktor ilmu hukum di Universitas Borobudur Jakarta (2024).

NasDem Sebut Ahmad Sahroni Dirotasi: Tidak Ada Pencopotan

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dimutasi dari jabatannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim membenarkan mutasi tersebut. "Rotasi rutin," ujar Hermawi kepada Kompas.com, Jumat (29/8/2025).

Sahroni dimutasi menjadi anggota di Komisi I DPR.

Hermawi membantah jika Sahroni dicopot dari jabatannya.

Dia menyebut, itu hanyalah langkah Nasdem dalam melakukan penyegaran.

"Tidak ada pencopotan, hanya penyegaran," imbuhnya.

Saat ditanya apakah rotasi ini dilakukan karena ucapan kontroversial Sahroni baru-baru ini, Hermawi kembali membantah.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni merespons kritik keras dari publik yang memunculkan desakan agar DPR dibubarkan.

Desakan itu mencuat seiring munculnya rincian gaji dan penghasilan anggota DPR yang dinilai fantastis hingga Rp 230 juta, namun dinilai tak diimbangi dengan kinerja anggota DPR.

Di sisi lain, adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit di masyarakat dianggap tidak pantas.

Ahmad Sahroni lalu merespons desakan pembuaran DPR RI itu saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumut pada Jumat (22/8/2025).

Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru.

Ia bahkan ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol.

Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencacai maki dan komplain.

Hanya saja harus punya adat istiadat dan sopan santun dalam menyampaikan kritik.

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia."

"Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Terkait pernyataannya tersebut, Ahmad Sahroni membantah dirinya bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI.

Ia bahkan mengeklaim, pernyataan "orang tolol sedunia" yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan.

“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” ujar Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/8/2025).

“Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue,” imbuh dia.

Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat.

Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota.

“Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan."

"Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis,” tutur Sahroni.

“Maka itu enggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” ujar dia.

(Bangkapos.com/Sripoku.com/Kompas.com)