Lima Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Paling Sedikit di Indonesia 2025, Babel Peringkat Satu

BANGKAPOS.COM--Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2025.

Dari total 23,85 juta jiwa penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, ada sejumlah provinsi yang berhasil menekan angka kemiskinan hingga berada di bawah 7 persen.

Menariknya, beberapa daerah ini mencatat jumlah penduduk miskin relatif kecil dibanding provinsi lain di Indonesia.

Berikut daftar lima provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit tahun 2025:

1. Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati posisi pertama sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit.

• Jumlah penduduk miskin: 77.710 jiwa
• Persentase kemiskinan: 4,55 persen
• Garis kemiskinan: Rp 908.397 per kapita per bulan

2. Maluku Utara

Di urutan kedua ada Maluku Utara dengan angka kemiskinan relatif rendah.

• jumlah penduduk miskin: 77.270 jiwa
• Persentase kemiskinan: 6,32 persen
• Garis kemiskinan: Rp 604.460 per kapita per bulan

3. Kalimantan Utara

Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara berhasil mencatat jumlah penduduk miskin yang sangat sedikit.

• Jumlah penduduk miskin: 42.570 jiwa
• Persentase kemiskinan: 6,32 persen
• Garis kemiskinan: Rp 854.294 per kapita per bulan

4. Kepulauan Riau

Kepulauan Riau berada di posisi keempat dengan angka kemiskinan di bawah 6 persen.

• Jumlah penduduk miskin: 117.280 jiwa
• Persentase kemiskinan: 5,37 persen
• Garis kemiskinan: Rp 787.211 per kapita per bulan

5. Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah melengkapi daftar lima besar.

• Jumlah penduduk miskin: 147.800 jiwa
• Persentase kemiskinan: 5,17 persen
• Garis kemiskinan: Rp 623.954 per kapita per bulan

Secara nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2025 masih mencapai 23,85 juta orang.

Namun capaian lima provinsi ini menunjukkan adanya upaya serius pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Garis Kemiskinan di Bangka Belitung Tertinggi Kedua Nasional, Tapi Angka Kemiskinan Terendah Kelima

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencatat garis kemiskinan di wilayah Babel menempati posisi kedua tertinggi secara nasional setelah Papua Pegunungan.

Meski demikian, persentase penduduk miskin di Babel pada Maret 2025 hanya 5,00 persen.

Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,47 persen, sekaligus menjadi yang terendah kelima di Indonesia.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa standar hidup masyarakat Babel tergolong tinggi.

Garis Kemiskinan Tinggi, Tanda Daya Beli Masyarakat Kuat

Kepala BPS Babel, Toto Haryanto Silitonga, menjelaskan tingginya garis kemiskinan mencerminkan meningkatnya kebutuhan hidup layak, baik dari sisi makanan maupun non-makanan.

“Garis kemiskinan dibentuk dari pengeluaran minimal yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok. Ini menunjukkan bahwa daya beli dan pendapatan masyarakat kita relatif tinggi, sehingga meski garis kemiskinan tinggi, jumlah penduduk miskinnya tetap rendah,” jelas Toto saat rilis Berita Resmi Statistik, Jumat (25/7/2025).

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Babel pada Maret 2025 mencapai 77,71 ribu orang, menurun 0,87 ribu orang dibandingkan September 2024.

Perkotaan Turun, Perdesaan Sedikit Naik

Jika dilihat lebih rinci, penurunan terjadi di wilayah perkotaan, dari 4,09 persen menjadi 3,89 persen atau berkurang 1,41 ribu orang.

Sementara itu, di perdesaan justru terjadi kenaikan tipis dari 6,49 persen menjadi 6,59 persen atau bertambah 540 orang.

Toto menambahkan, penurunan angka kemiskinan juga didorong program bantuan sosial dan subsidi upah yang diberikan pemerintah.

Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak bergantung hanya pada bantuan.

“Selain bansos, perlu juga diciptakan lapangan kerja, pendidikan, dan pelatihan agar masyarakat bisa mandiri,” ujarnya.

Pemda Babel Dorong Kolaborasi Kurangi Kemiskinan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Babel, Ahmad Yani, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui kolaborasi lintas instansi.

Menurutnya, semakin kecil angka kemiskinan, semakin mudah pula pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran.

“Stimulus dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten akan lebih efektif jika angka kemiskinan terus menurun, sehingga kita bisa benar-benar mengentaskan kemiskinan di Babel,” kata Ahmad Yani.

Tingginya garis kemiskinan di Babel, lanjutnya, bukanlah hal negatif, melainkan sinyal positif bahwa pendapatan dan daya beli masyarakat relatif tinggi.

Hal ini sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah untuk menyiapkan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. 

(Bangkapos.com/Sela Agustika/TribunTrends.com/MNL)