Sosok Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Pengganti Sri Mulyani, dan Tanggapan soal Tuntutan 17+8

Berikut ini profil seorang Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani di reshuffle kabinet terbaru pada September 2025

Penulis: M Zulkodri CC | Editor: M Zulkodri
Dok LPS via Kompas.com
PURBAYA YUDHI SADEWA--Sosok Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Pengganti Sri Mulyani, dan Tanggapan soal Tuntutan 17+8 

BANGKAPOS.COM--Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin (8/9/2025).

Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Purbaya Yudhi Sadewa mengganti posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Nama Purbaya Yudhi Sadewa tercantum dalam Surat Keputusan Presiden RI Nomor 86B tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negera Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Purbaya Yudhi Sadewa satu dari lima menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024-2029.

Mereka dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (8/9/2025).

Latar Belakang dan Pendidikan

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964.

Ia merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum melanjutkan pendidikan ke Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Di sana, ia meraih gelar Master of Science (MSc) dan Doktor (Ph.D) dalam bidang Ilmu Ekonomi.

Jejak Karier

Karier awal Purbaya dimulai di dunia industri sebagai Field Engineer Schlumberger Overseas SA (1989–1994).

Setelah itu, ia beralih ke bidang ekonomi dengan menjadi Senior Economist Danareksa Research Institute (2000–2005).

Ia kemudian menduduki berbagai posisi strategis, di antaranya:

  • Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008)
  • Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013)
  • Anggota Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015)

Di pemerintahan, Purbaya pernah menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Kemenko Perekonomian (2010–2014),

Deputi III Kantor Staf Presiden (2015), serta Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves (2018–2020).

Pada 3 September 2020, melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020, Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Jabatan ini mempertegas perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Pengalaman Strategis

Selain di lembaga pemerintahan, Purbaya juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Inalum (Persero).

Ia aktif dalam berbagai forum ekonomi nasional, termasuk menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional serta Indonesia Economic Forum.

Menteri Keuangan Baru

Kini, Purbaya Yudhi Sadewa mengemban amanah besar sebagai Menteri Keuangan.

Namanya tercantum dalam Surat Keputusan Presiden RI Nomor 86B Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Ia menjadi salah satu dari lima menteri baru yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada reshuffle kabinet kali ini.

Dengan pengalaman panjang di bidang ekonomi, pemerintahan, hingga stabilitas keuangan, Purbaya diharapkan mampu melanjutkan reformasi dan menjaga ketahanan fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Tanggapan Gerakan 17+8 Tuntutan rakyat

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang mencuat lewat gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025.

Gerakan tersebut dipicu oleh protes terhadap kenaikan tunjangan DPR RI serta sikap sejumlah anggota dewan yang dinilai kurang responsif terhadap kritik publik.

Adapun tenggat waktu pemenuhan tuntutan ditetapkan hingga 5 September 2025, dengan mengusung tema “Transparansi, Reformasi, Empati.”

Dari total 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, sektor ekonomi menjadi salah satu sorotan utama.

Beberapa poin penting yang disuarakan meliputi:

  • Pemerintah diminta memastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
  • Mengambil langkah darurat untuk mencegah potensi PHK massal.
  • Memberikan perlindungan bagi buruh kontrak dari ketidakpastian kerja.
  • Membuka dialog terbuka dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem outsourcing.

Kendati baru dilantik sebagai menkeu, publik langsung menantikan bagaimana respons Purbaya menanggapi gerakan tersebut.

Lantas seperti apa tanggapannya?

Tanggapan Purbaya

Menurut Purbaya, gerakan itu bukanlah representasi keseluruhan masyarakat.

Menurutnya, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Purbaya optimistis gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional.

Untuk itu dirinya berkomitmen bekerja keras sebagai Menkeu baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat.

Meski begitu, ia menegaskan target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti dicanangkan.

"Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," tambahnya.

(Bangkapos.com, Tribunnews.com, Tribun-Timur.com)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved