Belum Setahun Jabat Menkop, Budie Arie Sudah Dicopot Prabowo, Simak Profil dan Hartanya

Dalam rapat bersama Komisi VI DPR, dia mengatakan tambahan anggaran itu dipakai untuk digitalisasi Kopdes Merah Putih serta program pendampingan dan pelatihan.

"Dengan belum tersedianya anggaran untuk beberapa program kegiatan utama, khususnya untuk mendukung program KDKMP, izinkan kami mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 7,85 triliun khususnya terkait dengan kebutuhan anggaran digitalisasi 80.000 KDKMP, keberlanjutan program pendampingan dan pelatihan bagi KDKMP, tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas anggota koperasi," kata Budi Arie pada Senin.

Padahal sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan total anggaran Rp83 triliun untuk pembiayaan program Kopdes Merah Putih hingga tahun 2026.

Adapun hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Namun, sesaat setelah mengajukan permintaan penambahan anggaran Kopdes Merah Putih, Budi Arie justru dicopot oleh Prabowo.

Dia mengaku baru mengetahuinya setelah rapat bersama DPR. Kendati demikian, Budi Arie mengatakan tidak kaget atas pencopotan dirinya oleh Prabowo.

"Enggak ada yang perlu kaget, biasa saja. Jam 14.30 WIB (Senin) saya dikasih tahu, habis raker," katanya setelah serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Budi Arie juga menegaskan akan tetap mendukung Prabowo meski sudah tidak berada dalam Kabinet Prabowo.

"Selalu (dukung) dong. Wong kami yang menangin," tegasnya.

Budi Arie pun pun mengungkapkan penggantinya yaitu Ferry Juliantono sudah memahami seluk beluk terkait koperasi lantaran pernah bekerja sebagai satu tim.

Sebelumnya, Ferry merupakan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop).

"Enggak usah dipesan. Pak Ferry ini ada dalam tim kami, dia sudah tahu apa yang perlu dikerjakan," ujar Budi.

Harta kekayaan Budi Arie

Budi Arie pertama kali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 saat menjabat sebagai Wamen PDTT.

Berdasarkan laporan tersebut, harta kekayaan Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) itu mencapai Rp100 miliar.

Lalu, pada tahun 2020, hartanya mengalami kenaikan Rp1 miliar menjadi Rp101 miliar dan kembali naik di tahun 2021.