Sekolah di Deliserdang Terancam Ditutup, Wali Murid dan Siswa Lakukan Aksi Protes di DPRD

BANGKAPOS.COM--Suasana tegang mewarnai halaman kantor DPRD Deliserdang pada Rabu (8/10/2025) pagi.

Puluhan wali murid bersama anak-anak mereka memadati area depan gedung dewan dengan membawa poster dan spanduk bertuliskan penolakan terhadap rencana penutupan SD Negeri 101778 Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan.

Mereka datang dengan satu tujuan, menolak rencana pemerintah yang akan menutup sekolah tempat anak-anak mereka belajar, dan memindahkan seluruh siswa ke SDN 106162, sekolah lain yang jaraknya sekitar tiga kilometer dari lokasi semula.

“Kami nggak terima, Bang. Jaraknya jauh kali, tiga kilometer lebih. Kalau pindah ke sana, tambah ongkos, anak-anak juga capek jalan kaki,” keluh Elvan, salah satu wali murid yang ikut berdemo, dikutip dari Tribun Medan.

Aksi Diterima DPRD dan Janji RDP

Di kantor DPRD, perwakilan wali murid akhirnya diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Deliserdang, Merry Sitepu, yang menemui mereka langsung di ruang aspirasi rakyat.

Dalam pertemuan itu, Merry mendengarkan seluruh keluhan masyarakat yang menolak penutupan sekolah.

Ia menyampaikan bahwa pihak DPRD akan segera memanggil Dinas Pendidikan Deliserdang untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Kami akan tindak lanjuti aspirasi bapak dan ibu. DPRD akan memanggil Dinas Pendidikan dan mencari solusi terbaik agar hak pendidikan anak-anak tidak terganggu,” janji Merry di hadapan para wali murid.

Usai dari kantor DPRD, massa melanjutkan aksi damai mereka menuju kantor Bupati Deliserdang.

Mereka berharap Bupati dr. Asri Ludin Tambunan turun tangan dan meninjau langsung kondisi sekolah yang terancam ditutup itu.

Fenomena Nasional: Sekolah Digabung Karena Minim Siswa

Kasus seperti di Medan Estate sejatinya bukan hal baru di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pemerintah daerah melakukan kebijakan merger atau regrouping sekolah.

Ada beberapa alasan utama di balik kebijakan ini:

• Jumlah siswa yang terlalu sedikit.

Banyak sekolah di desa atau pinggiran kota hanya memiliki 5–10 siswa per kelas.

Pemerintah menilai kondisi ini tidak efisien secara anggaran dan pembelajaran.

• Efisiensi anggaran dan pengelolaan sumber daya.

Setiap sekolah memerlukan biaya listrik, gaji guru, dan perawatan gedung. Bila jumlah murid sedikit, maka pengeluaran menjadi tidak seimbang.

• Pemerataan mutu pendidikan.

Sekolah kecil sering kekurangan guru dengan spesialisasi lengkap. Dengan digabung, siswa bisa belajar di lingkungan yang lebih lengkap fasilitasnya.

• Rasionalisasi tenaga pendidik.

Kadang, satu sekolah memiliki enam guru untuk hanya sepuluh siswa.

Maka, penggabungan dianggap langkah realistis agar tenaga pendidik dimanfaatkan lebih proporsional.

• Lokasi sekolah yang berdekatan.

Beberapa sekolah negeri dibangun terlalu dekat, hanya terpisah tembok atau jalan.

Pemerintah menilai kondisi itu tidak efisien dan memilih menggabungkannya.

Kondisi Sekolah di Desa Medan Estate

SDN 101778 Medan Estate berdiri sejak era 1980-an.

Bangunannya sederhana namun masih layak pakai. Berdasarkan data internal sekolah, jumlah siswa kini hanya tersisa sekitar 48 orang, dengan enam guru tetap dan dua tenaga honorer.

Menurut kepala sekolah, penurunan jumlah murid terjadi dalam lima tahun terakhir akibat urbanisasi dan penurunan angka kelahiran di daerah tersebut.

Beberapa orang tua juga memilih menyekolahkan anak ke SD swasta di pinggiran Kota Medan yang dinilai memiliki fasilitas lebih lengkap.(*)

(Tribunmedan.com/Tribunjatim.com)