Purbaya Sebut Dedi Mulyadi Dikibul Anak Buah, Gubernur Jabar Siap Tindak Tegas: Saya Berhentikan

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada kemungkinan Gubernur Jawa Barat dikibul anak buah soal dana mengendap di bank
• Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal menindak tegas pejabat Pemprov yang kedapatan berbohong
• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di bank

BANGKAPOS.COM -- Ketegangan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menkeu Purbaya menyebut jika kemungkinan Dedi Mulyadi dibohongi oleh anak buahnya soal dana mengendap di bank.

Baca juga: Pemicu Melda Safitri Diceraikan Suami sebelum Pelantikan PPPK, Dulu Nikah Tak Direstui Mertua

Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi mengatakan siap bertindak tegas dengan memberhentikan pejabat Pemprov Jabar yang terbukti berbohong.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di bank.

Menurut Menkeu Purbaya, 15 pemda memiliki triliunan dana yang nganggur di bank.

Urutan pertama ada DKI Jakarta Rp 14,6 triliun, diiikuti Jawa Timur Rp 6,8 triliun Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun, Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun, dan Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun.

Bangka Belitung berada di urutan 13 dengan dana mengendap di bank mencapai Rp 2,10 triliun.

Baca juga: Fakta Ammar Zoni Tidak Edarkan Narkoba di Lapas, Hanya Kena Razia Rutin, Dirjenpas: Bukan Peredaran

Purbaya mengatakan hal ini menjadi wujud pemda tidak cakap dalam menyerap anggaran.

Menanggapinya, Dedi Mulyadi sempat menanyakan kepada bawahannya soal dugaan tersebut.

Hasilnya, ditemukan angka Rp2.418.701.749.621. Uang itu tersimpan dalam bentuk giro di Bank Daerah, bukan deposito.

Dedi mengaku bakal kembali menelusuri soal dugaan duit deposit dengan memanggil seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Hari ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong," ujar Dedi dalam rekaman video, Rabu (22/10/2025).

Selain memanggil pejabat internal, Dedi juga menjadwalkan akan bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencocokkan data yang dimiliki Pemprov Jabar.

"Yang kedua, saya akan bertemu hari ini juga dengan Kemendagri untuk memastikan data yang dimiliki oleh Kemendagri," katanya.

Tak cuma itu, Dedi pun akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menelusuri data yang kini tengah menjadi polemik tersebut.

"Yang ketiga, hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut," ucapnya.

Seluruh rangkaian verifikasi data tersebut, kata dia, akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.

Dedi bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan terhadap pejabat yang berbohong mengenai data tersebut.

Ancaman tersebut tidak pandang bulu, termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.

"Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu," ucapnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan dirinya tidak pernah menyebut data yang bersifat subjektif atau sepihak.

Ia memastikan, semua informasi yang ia sampaikan bersumber langsung dari Bank Indonesia dan telah terverifikasi secara resmi.

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Karena itu laporan dari perbankan. Data pemerintah, sekian, sekian, sekian,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Pernyataan bernada sarkastik itu memancing reaksi dari masyarakat dan pejabat di Jawa Barat, terutama karena istilah “ngibulin”.

Menkeu Purbaya tetap berpegang pada pernyataannya dan yakin data yang dimilikinya sahih.

Ia menegaskan tidak memiliki niat menuding pihak tertentu, melainkan hanya ingin mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah lebih cepat merealisasikan belanja APBD-nya.

Sementara Dedi Mulyadi berjanji akan melakukan proses verifikasi secara transparan agar publik bisa mengetahui fakta sebenarnya tanpa menimbulkan kesalahpahaman.

Ia ingin seluruh polemik ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Baik Dedi maupun Purbaya kini sama-sama berada di bawah sorotan publik, dan hasil verifikasi data dari BI dan Kemendagri pun dinantikan untuk mengakhiri perdebatan yang kian memanas tersebut.

Menkeu Purbaya Sebut Babel Punya Dana Rp2,1 T di Bank

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bangka Belitung, M Haris, membantah Pemprov Bangka Belitung memiliki dana yang tersimpan di bank sebesar Rp2,1 trilun.

Dia menegaskan dana yang tersimpan hanya Rp200 miliar.

"Kami pemda merasa tidak ada dana tersebut. Paling tinggi di bank Rp 200 M. Itu adalah dana pendapatan bulanan, baik di giro maupun depo," kata Haris, Selasa (21/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Haris mengungkapkan pihaknya akan mengonfirmasi ke BI terkait data yang dipaparkan Purbaya tersebut. Pasalnya, data tersebut diperoleh Purbaya dari BI.

"Hari ini kami mau konfirmasi ke BI karena Pak Menkeu dapat data dari BI," ujar Haris.

Haris lantas berkelakar, jika memiliki dana sebesar itu, maka Pemprov Bangka Belitung akan senang.

"Mana tahu, tanpa sepengetahuan kami, ternyata ada dana kami sebesar itu," ucapnya.

Sebelumnya, Purbaya mengemukakan daftar pemerintah daerah dengan simpanan dana terbesar saat menggelar pertemuan virtual bersama para kepala daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Dalam daftar itu, Pemprov Jawa Barat tercatat berada di posisi keempat dengan dana tersimpan mencapai Rp4,1 triliun.

Sedangkan Pemprov Bangka Belitung menempati peringkat ke-13 dengan saldo dana sebesar Rp2,1 triliun.

Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung, James Tampubolon mengatakan belum mengetahui terkait adanya dana simpanan tersebut. 

"Dana Pemprov ke BI itu tidak ada, seharusnya bukannya ke bank rekanan mereka ya? Kalau di BI, harusnya tidak ada kalau daerah. Kalau di daerah tidak ada sih, harus ke bank daerah masing-masing," jelas James Tampubolon. 

Namun James Tampubolon mengatakan, pihaknya kini masih akan melakukan pengecekan terkait dengan informasi tersebut. 

"Kalau aku baca ini dananya di perbankan artinya di bank rekanan Pemda harusnya, dari sisi BInya pencatatan. Tapi aku coba cross check dulu ya, terkait yang pencatatan ini," ungkapnya. 

Purbaya Ungkap Dana Pemda Rp 234 T Menganggur di Bank

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah (pemda) yang belum digunakan dan masih mengendap di bank hingga mencapai Rp 234 triliun.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.

Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.

“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk.

“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata dia.

Berikut 15 pemerintah daerah dengan nilai simpanan tertinggi berdasarkan data Kementerian Keuangan:

1. Provinsi DKI Jakarta  Rp 14,6 triliun
2. Jawa Timur Rp 6,8 triliun
3. Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun
4. Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun
5. Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun
6. Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun
7. Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun
8. Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun
9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun
10. Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun
11. Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun
12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun
13. Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun
14. Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun
15. Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.

Berdasarkan data yang dipaparkan Purbaya pada Senin (20/10/2025), jumlah anggaran daerah yang menganggur di perbankan menunjukkan tren naik turun dalam lima tahun terakhir.

Pencatatan Kementerian Keuangan dilakukan setiap akhir September sejak 2021 hingga 2025.

Pada 2021, dana yang mengendap di bank tercatat sebesar Rp 194,1 triliun dan meningkat menjadi Rp 223,8 triliun pada 2022.

Setahun kemudian, jumlahnya menurun menjadi Rp 211,7 triliun, lalu kembali turun ke Rp 208,6 triliun pada 2024.

Namun, pada 2025, dana daerah yang tersimpan di bank melonjak hingga mencapai Rp 234 triliun, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

(Bangkapos.com/Kompas.com/TribunJabar.id)