Info Terkini Seleksi CPNS Bakal Dibuka 2026, Ini Tenaga yang Dibutuhkan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah membuka peluang rekrutmen ASN pada tahun 2026 tapi zero growth.
• Rekrutmen ASN 2026 hanya akan dibuka untuk menutup pegawai yang pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja.
• Kebijakan zero growth atau tanpa pertumbuhan jumlah ASN diterapkan demi menjaga efisiensi birokrasi dan menekan beban anggaran negara.

BANGKAPOS.COM - Kabar baik untuk para lulusan SMA dan sarjana. Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) akan kembali dibula pada tahun 2026 mendatang.

Hanya saja, rekrutmen ASN tahun depan kemungkinan tidak dibuka secara besar-besaran.

Rekrutmen ASN 2026 hanya akan dibuka untuk menutup pegawai yang pensiun atau karena alasan lain tidak lagi aktif sebagai pegawai pemerintahan.

Baca juga: Cek Fakta Info Kenaikan Gaji PNS dan PPPK, Perpres Terbit tapi Anggaran Belum Ada

Kebijakan zero growth atau tanpa pertumbuhan jumlah ASN diterapkan demi menjaga efisiensi birokrasi dan menekan beban anggaran negara.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan bahwa penerimaan CPNS tahun depan hanya difokuskan untuk menggantikan pegawai yang pensiun, meninggal dunia, atau berhenti bekerja.

“Rekrutmen ASN 2026 dilakukan dengan prinsip zero growth. Artinya, jumlah ASN secara nasional tetap, hanya berganti posisi sesuai kebutuhan instansi,” ujar Zudan, dalam rilis resmi yang dikutip Bangkapos.com dari kompas.com, Rabu (29/10/2025).

Baca juga: Bahlil Dapat Rp 99 Juta Jika Tukin ASN Kementerian ESDM Naik 100 Persen

Menurut Zudan, pemerintah tidak lagi membuka formasi besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

Setiap instansi diwajibkan menyesuaikan jumlah kebutuhan pegawainya berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Ia menegaskan, BKN dan Kementerian PANRB saat ini tengah memetakan kebutuhan tenaga di seluruh lembaga pusat dan daerah.

Data pegawai yang akan pensiun menjadi dasar dalam menentukan formasi yang akan dibuka pada CPNS 2026.

"Kami mendorong agar ASN ke depan lebih ramping, tapi kinerjanya semakin efektif dan adaptif terhadap perkembangan digital,” tambahnya.
 
Langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional yang menekankan efisiensi dan optimalisasi sumber daya manusia. 

Pemerintah juga berupaya mengalihkan fokus belanja negara dari gaji pegawai ke sektor pelayanan publik yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Formasi yang kemungkinan besar akan tetap dibuka ialah posisi strategis, seperti tenaga digital, analis kebijakan, serta jabatan fungsional yang menunjang transformasi birokrasi modern.

Kebijakan zero growth diharapkan dapat menciptakan komposisi ASN yang lebih ideal, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat transformasi pemerintahan menuju sistem pelayanan yang lebih efisien dan berbasis teknologi.